Beranda hukum 144 Paket Pembangunan Belum Dilelang, Serapan APBD Capai 41,53 Persen

144 Paket Pembangunan Belum Dilelang, Serapan APBD Capai 41,53 Persen

418
0
BERBAGI

SANGATTA,Suara Kutim.com (26/7)
Progres pelaksanaan APBD tahun 2016 hingga triwulan kedua, masih ada 144 paket yang belum dilelang. Banyaknya paket kegiatan yang belum terlelang itu, diungkapkan Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutai Timiur (Kutim) Noviari Noor.
Dalam pertemuan antar SKPD yang dipimpin Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang, disebutkan 144 paket yang belum terlelang berada di Dikbud sebantyak 11 paket , kemudian pada , Dinas Kesehatan trercatat 13 paket, Dinas Pekeraan Umum (69 Paket), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tercatat 2 paket, Dishubkominfo tercatat 5 paket, Badan Lingkungan Hidup (BLH) , Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnakertrans, Badan Penyuluhan, BPMD, Badan Diklat, Bagian Ekonomi, Distamben masing-masing 1 paket, Bagian SDA Setkab Kutim, Dispor, KLPBJ, Dishut masing-masing 2 paket, Distanak 11 paket, Disbun 5 paket, Disperindag 4 paket, Bagian Ortal Setkab Kutim ada 3 paket. “Meski demikian, diharapkan adanya klarifikasi dengan 144 paket ini nantinya untuk disingkronkan lagi,” ujar Noviar.
Diungkapkan, struktur anggaran terdiri Rp 3,9 triliun terbagi menjadi dua yakni Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 712 Milyar dan Belangsung Langsung (BL) sebesar Rp2,9 triliyun. “Konkrit anggaran tersebut terdiri 8.818 paket dan paket tersebut hanya paket kontrak saja, dimana 60 paket BTL, Paket Kontraktual, Belanja Pegawai dan Swakelola,” beber Noviar seraya menambahkan kotrantual terdiri 538 paket strategis, paket lelang melalui ULP, sedangkan 26 paket perhatian khusus (Perkus) dengan nilai paketnya diatas Rp 5 milyar, dan 5.020 paket merupakan paket PL atau PK. “Serapan anggaran, Noviari Noor mencapai Rp 1,6 triliyun atau 41,53 persen artinya ada surplus sebesar 12 persen dari target 28,65 persen,” terang Noviar.
Terhadap laporan Noviar, Bupati Ismunandar minta masalah paket yang belum dilelang dikemablikan ke SKPD. “Saat diverifikasi tidak seperti ini data-datanya, krena hampir semua SKPD melaporkan sudah bergerak. Jadi dirinya meminta agar dapat dikonformasi ulang ke SKPD masing-masing,” ujar bupati.(SK3)