SANGATTA (20/8-2019)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan ada 15 Major Projects 2020-2024 di Pulau Kalimantan yang strategis dan berdaya ungkit untuk mencapai target prioritas.
Ia menyatakan, beberapa highlight prioritas Kalimantan adalah pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Paralel Perbatasan Kalimantan, pembangunan Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak yang merupakan bagian dari tujuh pelabuhan hub Integrated Port Network, pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin, Pusat Kawasan Strategis Nasional Paloh Aruk dan PKSN Nunukan, pembangunan waduk multiguna, pengembangan Bandara Baru Singkawang untuk mendukung pariwisata yang merupakan bagian dari 25 bandara baru periode 2020-2024, pengembangan Tol Balikpapan–Samarinda–Bontang untuk mendukung Kawasan Industri dan konektivitas antar kota, pengembangan kereta api regional Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) dan angkutan barang, pengembangan PLTA Kayan untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, serta pembangunan Bendungan Tapin dan Riam Kiwa sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik.
Dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan di Balikpapan, dijelaskan, pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian alam yang dapat dicapai dengan sepuluh strategi utama.
Pertama, mempertahankan peran lumbung energi nasional. Kedua, mengembangkan industri pengolahan SDA perkebunan dan hasil tambang. Ketiga, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri. Keempat, menguatkan penguatan kawasan transmigrasi mandiri. Kelima, menjaga kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI. Keenam, menjaga kawasan pelestarian lingkungan dan ekologis. Ketujuh, menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan dan kota-kota baru. Kedelapan, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD. Kesembilan, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana. Kesepuluh, pemindahan IKN sebagai pusat pertumbuhan nasional.
“Ekonomi Kalimantan harus sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada industrialisasi yang berbasis hilirisasi SDA. Supaya ekonomi Kalimantan bisa berjalan sebagai suatu keekonomian, maka butuh infrastruktur yang tepat sasaran,” bebernya dalam acara yang dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor itu.(SK4)
