Beranda kutim diskominfo APBD Kutim Tahun 2020 Disetujui Rp3,3 T

APBD Kutim Tahun 2020 Disetujui Rp3,3 T

159
0

SANGATTA (29/11-2019)

                APBD Kutim Tahun 2020 disepakati Rp3,4 triliun yang komponenya antara lain membayar utang proyek serta pengadaan lahan pemerintah. APBD yang tergolong besar ini, disetujui DPRD setelah semua fraksi menyampaikan pemadangan akhir.

Pengesahan APBD Kutim tahun 2020.

                Dihadapan 27 anggota DPRD termasuk Ec UR Firgasih – Ketua DPRD Kutim, Bupati Ismunandar menyatakan masih ada kewajiban Pemkab kepada pihak ketiga. Sementara sejumlah fraksi menaruh harapan  agar pengelolaan anggaran   berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan skala prioritas kebutuhan mendasar seperti  kesehatan pendidikan, infrastruktur dan pengembangan bidang pertanian,  pembayaran gaji dan honor TK2D. Selain itu meninjau ulang pelaksanaan proyek multiyear, kemudian berpedoman pada prinsip kehati-hatian, efisien dan efektif, transparan serta sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan.

Bupati Ismunandar mengapresiasi  kepada DPRD atas kebersamaan dan pengertian dengan masalah yang dihadapi Pemkab Kutim dalam beberapa tahun terakhir terutama terhadap   penyelenggaraan dan pengelolaan adminsitrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan.

“Terima kasih atas dukungan dan toleransi yang diberikan kepada pemerintah sehingga tercipta, terpelihara dan terkendali situasi yang kondusif. Dalam melaksanakan tugas – tugas besar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutim secara fokus dan tuntas,” kata suami Ketua DPRD Kutim ini.

Ia menyebutkan,   penyusunan RAPBD yang telah disampaikan pada Nota Pengantar Keuangan Pemerintah Daerah  sudah sesuai dengan arah dan kebijakan pokok – pokok pembangunan yang tertuang dalam KUA –PPAS tahun anggaran 2020.

“Dalam APBD 2020 tersebut telah disusun secara struktural dan sistematis. Program yang ada   sudah mempertimbangkan usulan, saran dan kritikan dari seluruh anggota dewan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan. Telah dibahas bersama secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah  dan Badan Anggaran Legislatif. Semua telah diakomodir,” beber Ismu.(ADV-KOMINFO)