SANGATTA,Suara Kutim.com (4/12)
Terancamnya dana operasional Puskesmas akibat pemangkasan APBD Kutim tahun 2016, menjadi perhatian Sekretaris Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, Puskesmas dan Pusban merupakan ujung tombak dari pelayanan lesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat. “Masalah kesehatan adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus maksimal dilakukan karena itu dibutuhkan perhatian serius akan alokasi anggarannya,” ujar politikus PKS ini.
Lebih jauh ia menyebutkan, dana yang memadai untuk Puskesmas di kecamatan dan Pusban desa tiada lain untuk rakyat jufa, selain itu sarana dan prasarana yang butuh perbaikan semakin ditingkatkan.
Namun, pria yang akrab disapa Agus ini menandaskan yang tak kalah pentingnya harus diperhatikan yakni kesejahteraan tenaga kesehatan . Ia mengaku miris, di Kutim masih banyak pegawai Puskesmas dan Pusban berstatus magang atau TK2D.
Ia mengharapkan, Program Desa Membagun dan Terpadu yang merupakan komitmen Pemkab Kutim menjadikan masalah kesehatan bagian dari Program Desa Madu. “Pembangunan Puskesmas yang representatif di beberapa kecamatan bukti keseriusan pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat, termasuk dioperasikannya Rumah Sakit Pratama di Sangkulirang,” ujar Agus.
Sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kutim yang membidangi kesehatan mendukung program pemerintah dalam pemberian pelayanan kesehatan yang maksimal, termasuk memperhatikan pengalokasian anggaran operasional. “Sebuah ambulan digerakan menggunakan BBM, untuk itu diperlukan dana operasionalnya termasuk sopir dan perawat jika mendampingi pasien dibawa ke RSU Kudungga atau RSU AWS di Samarinda, demikian pula dengan biaya operasional lainnya seperti listrik, air dan obat-obatan,” bebernya.
Sebelumnya Kadis Kesehatan Aisyah mengaku pada triwulan empat Tahun 2016, semua Puskesmas tidak mempunyai dana operasional akibat terkena pemangkasan yang tiada lain dampak defisit penerimaan APBD Kutim.(SK3)
