SANGATTA (25/7-2019)
Setelah menghentikan kegiatan selama 3 hari, mulai Kamis (26/7) besok,Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kembali beraktifitas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019 setelah mendapat jaminan Sekretariat KPU Kutim bahwa anggaran mereka akan disesuai dengan standar Pilkada Kaltim.
Terkait rapat pleno yang digelar selama ini dan belum ada kejelasan besaran anggarannya, diakui akan masuk dalam dianggarkan sambil menunggu revisi anggaran dari KPU Pusat.
Dijelaskan, selain peninjauan ulang anggaran, PPK bakal kembali menjadi 5 orang. “Semula hanya 3 kembali menjadi 5 sesuai keputusan MK,” terangnya.
Disebutkan, ada kesepakatan anggaran ATK untuk PPS dialokasikan sebesar Rp200 ribu per bulan, kemudian PPK sebesar Rp900 ribu perbulan. Sedangkan uang rapat dialokasikan Rp992 ribu perbulan dan PPS sebesar Rp504 ribu perbulan. “Untuk Pembuatan TPS menjadi Rp1 juta per TPS,” bebernya seraya mengakui dana yang diprogram dapat membantu PPK dan PPS.
Seperti diwartakan, sejak Senin (23/7) lalu, PPK se Kutim menghentikan kegiatan karena dana yang disediakan sama sekali tidak mendukung sementara beban kerja meningkat. Disebutka, untuk rapat pleno anggaran yang disediakan Rp500 ribu sementara pada Pilkada Kaltim sebesar Rp1 juta.
Sementara biaya rapat pleno termasuk pembuatan spanduk yang mencapai Rp250 ribu, konsumsi dan pembuatan buku laporan, sedangkan peserta rapat melibatkan 16 Parpol, Panwascam, serta pihak terkait lainnya seperti Polsek, Koramil dan Kecamatan kalau dihitung-hitung PPK malah nombok.
Selain itu, dana pembuatan TPS disediakan Rp 100 ribu, biaya rapat bulanan Rp200 ribu kemudian biaya bensin Rp45 ribu perbulan.(SK12)
