Beranda hukum Bahrani Akui Ada RS di Sangatta Diputus Kontak Oleh BPJS Kesehatan

Bahrani Akui Ada RS di Sangatta Diputus Kontak Oleh BPJS Kesehatan

106
0
Warga masyarakat Muara Ancalong saat berobat di Puskesamas Muara Ancalong. (Dok Puskesmas Muara Ancalong)

SANGATTA (10/5-2019)

Akreditasi sebuah Rumah Sakit  (RS) atau Pusat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) maupun klinik kesehatan, menjadi persyaratan mutlak bagi fasilitas layanan kesehatan jika ingin bekerjasama dalam pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  (BPJS)  Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim,  Bahrani Hasanal, mengingatkan  seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kutim baik  Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah mauoun swasta, untuk segera mengurus akreditasi yang dipersyaratkan oleh BPJS Kesehatan.

Disebutkan,  saat ini tidak ada satupun rumah sakit yang tidak mau melayani masyarakat atau pasien peserta  BPJS Kesehatan dengan alasan pihak BPJS Kesehatan belum membayar ganti biaya obat dan sebagainya. “Yang  terjadi sekarang, ada rumah sakit yang diputus kerjasama JKN  oleh BPJS Kesehatan, karena pihak rumah sakit tersebut hingga kini belum mengantongi akreditasi sebagai persyaratan mutlak yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Bahri.

Ditanya rumah sakit mana saja yang sudah diputus kerjasamanya oleh BPJS, Bahri enggan menyebutkan namun ia memastikan berada di  Sangatta.

Sebagai penanggungjawab bidang kesehatan di Kutim, ia mengimnau  rumah sakit yang belum memiliki pengakuan akreditasi maupun rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang saat ini tengah mengurus perpanjangan akreditasi yang harus dilakukan setiap tiga tahun sekali, pihak Dinkes Kutim selalu memberikan dukungan penuh.

Ditegaskannya, jika bisa diberokan rekomendasi untuk akreditasi mutu pelayanan kesehatan diberikan  Dinkes Kutim,  pihaknya  siap untuk memberikannya. “Sayangnya, pemberian rekomendasi hingga penentuan penilaian akreditasi hanya bisa dilakukan oleh Kementrian Kesehatan, sehingga tidak ada tanggung jawab dari Dinkes daerah,” terangnya.(SK3)