SANGATTA,Suara Kutim.com (27/8)
Dukungan pembentukan Kabupaten Kutai Utaraerus bergulir selain Bupati Ardiasnyah Sulaiman, kata Ketua Tim Pembentukan Kutara – Majedi Effendi – dukungan juga didapat dari Gubernur Awang Faroek Ishak.
Kepada Suara Kutim.com, Majedi menyebutkan saat ini ada tiga kecamatan yang disetujui untuk menjadi ibukota yakni Muara Bengkal, Telen dan Batu Ampar (Batam). “Untuk sementara memang Muara Bengkal sebagai ibukota sementara seperti tertuang dalam SK Bupati Kutim Nomor 138.6/K.463/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang persetujuan Kecamatan Muara Bengkal dengan Ibukotanya Benua Baru sebagai Ibukota Calon Kabupaten Kutai Utara,” terang Majedi.
Meski demikian, Majedi menambahkan lokasi strategis untuk ibukota adalah Telen dan Batu Ampar karena berada di tengah-tengah dan strategis. Ia mengakui di Telen, warga masyarakat telah menyediakan lahan seluas 200 Ha untuk pusat pemerintahan demikian dengan Batu Ampar.
Namun, lanjut Majedi di Batu Ampar terkendala lahan yang disediakan sebagian masuk dalam KBK. Meski demikian, ia menandaskan soal ibukota kabupaten nantinya akan dibahas kembali namun syarat penting jarak dengan kecamatan yang lain tidak jauh atau dalam katagori wajar. “Jujur memang untuk wilayah Telen itu pas ditengah dari 8 kecamatan yang ada, namun kesemuanya nanti akan dikaji lagi namun untuk kelancaran proses pembentukan untuk sementara Muara Bengkal,” tandasnya.
Bupati Ardiansyah Sulaiman sendiri optimis pada tahun 2017 Kutai Utara (Kutara) sudah berdiri. Pemkab Kutim, kata Ardiansyah mengalokasikan dana operasional sebesar Rp5 M dalam dua tahun berturut-turut.
Keputusan Bupati Kutim tentang dukungan dana operasional ini tertuang dalam SK Bupati Kutim No 131/K.461/2015 selain itu Pemkab Kutim akan membantu pembiayaan untuk pemelihan kepala daerah pertama di Kutara.
Selain persetejuan pembentukan Kutara, Bupati Ardiansyah telah menerbitkan sejumlah SK lainnya termasuk pelepasan Kecamatan Busang, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Telen, Batu Ampar, Muara Wahau dan Kongbeng menjadi wilayah Kutara demikian dengan asset yang ada. “Dalam hal personil atau pegawai, Pemkab Kutim juga akan membantu dengan memindahkan sejumlah pegawai atau aparatur pemkab yang ada terutama mereka yang saat ini bertugas di delapan kecamatan baik pada kantor kecamatan, UPTD Pendidikan, Kesehatan serta unit kerja lainnya,” sebut Ardiansyah.(SK-03/SK-04/SK-012)
