Beranda ekonomi Bupati Ismunandar Tidak Ingin Membangun Kutim Dari Uang Yang Tak Berberkah, Karenanya...

Bupati Ismunandar Tidak Ingin Membangun Kutim Dari Uang Yang Tak Berberkah, Karenanya Tolak Ijin THM Berbau Maksiat

1018
0

SANGATTA,Suara Kutim.com (9/10)
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar, menilai defisit APBD Kutum yang mencapai Rp1,6 trioliun sehingga terjadi penguragan APBD sebesar Rp778 M, sebagai ujian yang harus dihadapi dan dijalani sebagai sebuah pembelajaran.
Menurutnya, kedepan Kutim harus bisa bangkit dan lebih mandiri. Kutim diharapkannya mampu mengolah segala potensi pendapatan yang bisa menjadi pemasukan bagi daerah.
Walaupun Pemkab didorong untuk mampu mengelola segala potensi daerah yang ada saat ini untuk bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Ismu menegaskan tetap komitmen tidak memberiokan ijin bagi kegiatan berpeluang atau berpotensi prostitusi, judi dan alkohol. “Tidak akan memberikan perizinan tempat hiburan malam (THM), pelacuran, pusat perjudian serta memberikan izin berdagang bagi penjual minuman beralkohol (Minol),” tandasnya.
Ismu mengakui sejumlah negara seperti Malaysia, memberikan izin khusus untuk prostitusi dan judi. “Kita tidak tergiur atau berminat untuk mencontoh dan diterapkan di Kutai Timur, kita memikirkan faktor keberkahan dari hasil usaha yang didapatkan dan masuk ke kas daerah. Bahkan uang tersebut tentu nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan daerah Kutai Timur,” ujar Ismunandar.
Sebagai kepala daerah, Ismu menyatakan komitmennya tidak akan membangun Kutai Timur dari uang-uang yang tidak berkah, walaupun diakui jika masyarakat Kutai Timur masih memerlukan tempat hiburan. “Boleh saja ada tempat hiburan namun aman dan tidak penyimpangan, usahanya harus usaha keluarga seperti karaoke keluarga di Samarinda dan lainnya yang memang tidak menjual minuman beralkohol dan tidak ada unsur prostitusinya,” beber Ismunandar.
Kepada wartawan belum lama ini ia menyatakan di Kutim ada pengelola tempat hiburan malam (THM) dan agen penjualan minuman beralkohol (Minol) mengajukan izin namun belum satupun menfdapat izinya. Terhadap THM yang beroperasi, diakuinya dalam tahap evaluasi dan jika izinnya tidak diperpanjang .(SK3/SK13)