Beranda hukum Bupati : Tidak Ada Rasionalisasi TK2D

Bupati : Tidak Ada Rasionalisasi TK2D

734
0
Bupati Ismunandar saat menerima rombongan Keroan Kerukunan TK2D dan honorer zona tiga Kutai Timur yang dipimpin Faisal – Pegawai TK2D Kantor Camat Muara Ancalong .

SANGATTA (8/11-2018)
Meski sempat beberapa kali menyatakan akan melakukan rasionalisasi terhadap jumlah TK2D Pemkab Kutim, namun Bupati Ismunandar dihadapan sejumlah Pegawai TK2D asal Pedalaman Kutim yang menamakan diri Keroan Kerukunan TK2D dan honorer zona tiga Kutai Timur, Rabu (7/11) menandaskan tidak ada rasionalisasi TK2D.
Dipertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya, rombongan Keroan Kerukunan TK2D dan honorer zona tiga Kutai Timur yang dipimpin Faisal – Pegawai TK2D Kantor Camat Muara Ancalong menyampaikan banyak hal terkait TK2D termasuk kegelisahan mereka dengan rencana rasionalisasi pasca unjuk rasa Forum TK2D Pemkab Kutim. “Tidak perlu resah dengan informasi yang menyebutkan akan adanya rasionalisasi, teruslah bekerja dengan baik dan disiplin,” kata Ismu.
Dalam kesempatan tersebut, Ismunandar mengingatkan para TK2D jangan mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu benar, apalagi dari sumber yang tidak jelas. Ia juga mengimbau forum TK2D jika ada hal yang ingin disampaikan silakan bertemu langsung dan berdiskusi bersama bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut TK2D.
“ Selalu ada ruang dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi, silakan mari sama – sama diskusi mencari solusi,” ujar Ismu.
Selain rasionalisasi, Keroan Kerukunan TK2D dan Honorer zona 3 Kutim juga meminta penjelasan bupati tentang kenaikan gaji dan status honorer Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang belum menjadi TK2D.
Terkait dengan tuntutan kenaikan gaji yang diminta oleh TK2D, Ismu menjelaskan bahwa akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Kutim tentu sangat menginginkan kenaikan gaji TK2D, tapi saat ini kondisi keuangan belum memadai. “Tolong bersabar, jika kondisi keuangan kita sudah baik tentu pemerintah juga tidak akan melupakan peningkatan kesejahteraan pegawai termasuk TK2D dan honorer,” jelas Ismu.
Mengenai belum terangkatnya tenaga honorer Dinas Pendidikan dan Kesehatan, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menyarankan kepada dinas terkait segera menginventarisir dan validasi data honorer kemudian menyampaikan berkasnya kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). “Jangan sampai ada lagi yang tertinggal, segera lengkapi berkasnya yang masih kurang,” ujar Ismu. (SK4)