Beranda hukum Dampak Covid 19, APBD Kaltim Alami Penurunan

Dampak Covid 19, APBD Kaltim Alami Penurunan

50
0
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat mengikuti Rapat DPRD Kaltim terkait APBD Perubahan Tahun 2020.

SAMARINDA (14/9-2020)

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi  menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Raperda Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2020 ke  DPRD Kaltim. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK  diikuti 28 anggota dewan itu, dijelaskan

APBD kaltim semula ditargetkan Rp12,29 triliun menjadi Rp10,83 triliun. Perubahan terjadi karena  pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan.

“Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19, penurunan harga minyak dan gas serta komoditi tambang di pasar internasional, rendahnya daya beli masyarakat, tidak dipungutnya lagi PKB dan BBN alat berat, serta kebijakan pusat atas pengalokasian dan penyaluran dana transfer yang bersifat dinamis, adalah sejumlah permasalah yang diinventarisir sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD,” jelas Hadi Mulyadi.

Disebutkan, pendapatan daerah yang semula ditaregtkan sebesar Rp11,84 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,25 triliun, sehingga menjadi Rp8,58 triliun atau turun 27,51 persen.

Kemudian, pendapatan asli daerah (PAD)  turun Rp2 46 triliun dari Rp6,77 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,19 persen atau turun Rp788,41 miliar dari rencana semula Rp4,98 triliun, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp73,27 miliar atau turun Rp8,65 miliar  dari rencana semula Rp81,92 miliar, serta penerimaan pembiayaan sesuai dengan perhitungan APBD 2019, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp2,24 triliun, bertambah sebesar Rp1,79 triliun dari alokasi APBD murni TA 2020 sebesar Rp451,32 miliar.

Diungkapkan, penurunan pendapatan daerah menyebabkan alokasi dana pada anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan, semula sebesar Rp12,29 triliun menjadi Rp10,68 triliun berkurang sebesar Rp1,6 triliun atau turun 13 1 persen.

“Kita bersyukur, APBD Perubahan ini meskipun ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Artinya kita masih bisa membangun, masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam konteks sebagai pemerintah dan legislatif. Yang lebih penting lagi adalah masalah penanganan Covid-19 karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhirnya dan saya sudah minta kepada instansi terkait untuk bekerja keras menggunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin,” urai Hadi.(SK8)