SANGATTA,Suara Kutim.com (18/8)
Rencana Pemkab Kutai Timur (Kutim) meminjam atau utang kepada bank untuk menutupi deficit APBD Tahun 2016 yang diperhitungkan mencapai Rp1,4 triliun, belum mendapat lampu hijau dari sejumlah anggota DPRD Kutim.
Sementara Ketua DPRD Mahyunadi secara tegas menyatakan tidak sependapat harus utang karena akan menambah beban APBD dikemudian hari. “Lebih baik, hentikan semua proyek yang dananya dari APBD ketimbang harus menambah beban lagi karena nantinya dengan meminjam akan menambah beban APBD,” sebut Mahyunadi.
Mahyunadi menegaskan meminjam untuk memperkuat APBD diakuinya hal wajar dan dibenarkan, namun ditegaskannya penhematan disemua lini dan menghentikan kegiatan proyek merupakan langkah paling pas. “Jangan sampai peristiwa beberapa tahun lalu dimana Kutim mempunyai pinjaman sampai Rp271 miliar, akhirnya menjadi beban APBD meski kesemuanya untuk memenuhi fasilitas pemerintahan yang ada di Bukit Pelangi ini,” kata Mahyunadi ketika ditanya Suara Kutim.com, Rabu (17/8).
Mahyunadi menandaskan pengalaman yang ada saat ini, menjadi pembelajaran semua pihak sehingga kedepan dalam pembahasan APBD benar-benar dibahas matang termasuk upaya peningkatan PAD dan tidak menggantungkan pada dana perimbangan.
“Kalau pinjam, berarti tahun berikutnya kita akan dibebani lagi bunga pinjaman. Karena itu, lebih baik berdarah-darah saja namun tahun berikutnya kita rencanakan APBD dengan matang, agar terhindar dari defisit yang besar. Informasi saja, Kutim bukan kali ini kita deficit tapi sebelumnya juga ada, hanya kecil. Karena itu, harus ada perencanaan matang agar tidak terulang lagi. Hanya, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, karena itu masalah nasional,”tandasnya.
Sebelumnya Mastur Djalal dan Agiel Suwarno menandaskan pemkab diperkenankan untuk meminjam kepada pihak lain seperti bank, namun dalam hal kegiatan terbatas dan mendesak. Diakui keduanya, proses peminjaman tidak ubahnya dengan usulan proyek multi year karenanya pemkab harus menyampaikan kepada dewan. “Boleh saja, tapi kita ingin lihat sejauh mana kepentingan meminjam itu jika tidak perlu yang nggak perlu, tapi memang perlu karena menyentuh langsung kepentingan rakyat tentu akan dikaji mendalam,” ujar Mastur Djalal yang diamini Agiel Suwarno.
Bupati Ismunandar menerangkan defisit APBD Kutim tahun ini di luar perkiraan sehingga harus ada kebijakan cepat dan tepat. Bersama Wabup Kasmidi Bulang, seusai peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 71, Rabu (17/8) dijelaskan opsi untuk menyelamatkan APBD terus dikaji. “Salah satu yang perlu dilakukan yakni menghentikan pembayaran keuangan berbagai kegiatan kecuali gaji, insentif, tunjangan serta honor TK2D,” terangnya.(SK2/SK3)
