Beranda hukum DPRD Bentuk Panja Tangani Sengketa Buruh PT AET Bengalon

DPRD Bentuk Panja Tangani Sengketa Buruh PT AET Bengalon

108
0
Ketua DPRD Mahyunadi saat memimpin hearing terkait sengketa ketenagakerjaan di PT AET Bengalon, Kamis (16/5).

SANGATTA (16/5-2019)

                DPRD Kutim berharap sengketa ketenagakerjaan antara karyawan dengan manajemen PT Anugerah Energi Tama (AET) Bengalon , segera menemukan titik temu. Namun sayang, saat menggelar pertemuan yang dihadiri Kapolres AKBP Teddy Ristiawan, Dandim 0909 Sangtta Letkol Inf Kamil Bahren Pasha serta berbagai pihak itu, tak hadiri perwakilan PT AET.

Mahyunadi bersama karyawan PT AET Bengalon

                Meski menemui jalan buntu, namun DPRD Kutim akan membentuk Panja yang akan melakukan pengumpulan data ke Disnaker Kaltim di Samarinda serta melihat keadaan di lapangan. “DPRD Kutim akan meminta bupati, untuk menghadirkan manajemen PT AET datang dalam pertemuan nanti agar ditemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” kata Mahyunadi.

                Sebelumnya Maksimus Hambur – Ketua Serbundo Kutim  menyebutkan selama ini tidak ada titik terang dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT AET Bengalon.  Dalam pertemuan yang menhadirkan sejumlah perwakilan pekerja, Maksimus berharap PT AET menarih pengaduannya di Polres Kutim.

                Meski tidak dihadiri  manajemen PT AET, Maksimus berharap hearing yang digelar DPRD Kutim ada keputusan yang dijadikan pegangan Serbundo dan pekerja. “Kami dari Serbundo membuka diri untuk perundingan agar masalah ini selesai dan tidak berlarut-larut,” kata Maksimus.

                Sementara Ramli perwakilan Disnaker Kutim menyebutkan saat ini PT AET Bengalon telah menyampaikan permohonan untuk melakukan terhadap 400 tenaga kerjanya. Namun, Disnaker Kutim, sebut Ramli merekomendasikan dipekerjakan kembali. “Kami siap menjadi fasilitator, demi keuntungan bersama,” sebut Ramli.

                Uce Prasetyo salah seorang anggota DPRD Kutim yang mengikuti hearing menilai apa yang dituntut pekerja PT AET yang berbuntut PHK merupakan normatif yakni terkait upah, BPJS Ketenagakerjaan dan kematian.

                Perselisihan yang terjadi, menurut Uce masih bisa dicarikan solusinya namun semua pihak mengendepankan nasib 400 pekerja yang kini telah menganggur. “Karyawan penting, perusahaan juga penting karenanya mari kita duduk bersama untuk membahas agar ditemukan jalan keluar terbaik yang saling menguntungkan dan saling menghormati,” imbuh Uce.

                Sekedar diketahui, perselisihan pekerja dengan PT AET Bengalon ini terjadi beberapa bulan lalu, bahkan sempat terjadi bentrok di areal perusahaan. Karyawan yang sudah diberhentikan, belum lama ini diperintahkan segera meninggalkan mess atau rumah yang disediakan PT AET. (SK1)