SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Upaya Pemerintah Kutai Timur dalam menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayah Kutim, mendapat apresiasi dan dukungan dari DPRD Kutim. Termasuk penerapan pos penyekatan untuk larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yang telah diberlakukan sejak Kamis (6/5/2021) kemarin.
Ketua DPRD Kutim Joni, mengaku jika dirinya sangat mendukung keputusan pemerintah Kutim untuk menerapkan larangan mudik lebaran pada tahun ini. Sebab hal tersebut merupakan wujud upaya pencegahan penularan Covid-19, yang dinilai sudah cukup melandai di wilayah Kutim.
“Saya sangat setuju dengan program penyekatan dalam rangka pelarangan mudik karena semata-mata demi kebaikan bersama yaitu menjaga kesehatan kita dan keluarga. Tidak mungkin pemerintah membuat program untuk menyusahkan masyarakatnya,” ujar Joni saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya, di Sekretariat DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (6/5/2021)
Menurut Joni, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih ada kelonggaran untuk masyarakat yang akan mudik. Namun dalam hal itu memerlukan beberapa persyaratan, di antaranya harus membawa surat rapid antigen yang berlaku hanya 1 x 24 jam saja.
“Kelengkapan surat rapid antigen yang perlu dibawa oleh pemudik lokal di Kaltim merupakan wujud kelonggaran pemerintah dalam pelaksanaan program penyekatan ini,” ucapnya.
Dalam kondisi pandemi seperti ini langkah terbaik untuk menyelamatkan keluarga dari penularan Covid-19 itu dengan tidak melakukan mudik. Disamping itu jika memang keadaan mengharuskan mudik, Joni mengimbau agar melengkapi persyaratan tersebut dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).
“Pemerintah hanya melakukan upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan seperti negara tetangga disaat kondisi pandemi yang sudah melandai di Indonesia khususnya wilayah Kutim,” ujarnya.(Advetorial/Admin)
