Sangatta. Keterbukaan, terutama masalah APBD masih jadi angan-angan semata. Sebab, hingga kini, jangankan masyarakat biasa, DPRD, yang turut serta membahas APBD, juga banyak yang tidak tahu angka aslinya seperti apa. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutim, M Lebar.
“tahun ini ada anggaran yang telah diparipurnakan. Dalam ABPD perubahan itu, ada angka Rp206 miliar, yang akan digunakan untuk membayar utang-utang proyek. Hanya saja, kami sendiri tidak tahun angka ini dari mana, karena kami sebagai anggota biasa, juga tidak pernah lihat dokumennya,” katanya.
Dikatakan, asumsi angka ini tidak jelas dari mana. Kumpulan nilai itu dari mana, proyeknya apa saja. “Ini yang kami tidak tahu. Hanya anggota Banggar, yang tau,” katanya. Padahal, dirinya juga ikut paripurna APBD-Perubahan. Karena ikut paripurna, maka tentu jika ada masalah, maka juga ikut bermasalah, padahal, pihaknya hanya ikut dengar paripurna.
Dikatakan, seharusnya angka utang dari tahun 2016-2017, itu, yang mana. Siapa yang akan dibayar, proyeknya yang mana. Tapi, itu hanya banggar yang tau, anggota biasa hanya ikut paripurna, hanya tandatangan.
“Saya tanya anggota banggar, juga tidak tau, mengeluh semua. Jadi mau tanya dimana. Makanya, DPRD juga tidak tahu apa yang mau diawasi, padahal fungsi DPRD, salah satunya pengawasan . Karena tidak ada data, makanya tidak bisa awasi. Makanya ketika masyarakat tanya kami terkait anggaran, sulit jawab, karena tidak ada data. Makanya kami juga sering malu kalau sudah ditanya masalah anggaran, terutama proyek,” katanya .
