SANGATTA (17/12-2018)
Temua BPK Perwakilan Kaltim terkait kelebihan bayar sebesar Rp2 M di 4 OPD, segera dilakukan konfirmasi ke masing-masing OPD untuk dijadikan bahan jawaban Pemkab kepada BPK. “Laporan hasil pemeriksaan BPK ini tentunya pasti akan segera kita lanjuti,” kata Ismu usaia mengikuti acara yang digelar di Gedung BPK Kaltim ini.
Bupati berharap seluruh laporan pengelolaan keuangan semakin baik, sehingga tetap meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan di atas level WTP. Sebagai langkah, awal, Ismu menjanjikan segera menerbitkan instruksi kepada semua OPD agar meningkatkan kinerja, sekaligus peningkatan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, Kepala Daerah se Kaltim, diingatkan Cornell Syarief Prawirdaningrat – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kaltim, menerangkan laporan yang diserahkan ke kepala daerah dan Ketua DPRD, meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap belanja daerah tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2018.
Disebutkan, pada Pemkab Kutim, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp2 M lebih yang ada pada 4 OPD, selain itu denda keterlambatan kontraktor menyelesaikan pekerjaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 432,5 juta.
BPK, kata Cornell dalam acara yang dihadiri Bupati Ismunandar dan Ketua DPRD Mahyunadi, merekomendasikan para pejabat terkait mempertanggungjawabkan potensi atau terjadinya kelebihan pembayaran, memperhitungkan kembali sisa pembayaran dan atau menarik pembayaran kekurangan volume kepada rekanan terkait. “Rekomendasi BPK lainnya yaitu mengintruksikan PA atau KPA dinas terkait untuk menagih kelebihan bayar atas pemahalan harga dan menyetor ke kas daerah. Kemudian, memerintahkan pejabat terkait di OPD untuk melengkapi SPJ,” pesannya dengan nada tegas dan jelas.(SK8)
