SANGATTA (29/10-2019)
Melaksanakan salah satu fungsi KPK, sejumlah tim KPK, Selasa (29/10) beraudensi dengan Wagub Hadi Mulyadi. Pertemuan yang digelar di lantai II Kantor Gubernur Kaltim ini, berlangsung santai namun fokus dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi KPK yang memberikan penjelasan terkait berbagai kegiatan dan koordinasi dalam upaya pencegahan, salah satunya melaksanakan kegiatan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.
“Kami akan perintahkan perangkat daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan. Ini untuk kepentingan Kaltim dan Indonesia. Kita harapkan adanya KPK ini pemerintahan bisa lebih baik,” kata Hadi Mulyadi yang saat menerima tim KPK didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kaltim diantaranya Karo Humas M Syafranuddin.
Johnson Ridwan Ginting sebagai Petugas Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson menyebutkan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.
Disebutkan, di tahun ada 2015, KPK bekerjasama dengan 27 Kementerian terkait dengan sektor sumber daya alam yang saat ini ingin dilihat apakan berjalan, dan bagaimana resikonya.
Dalam audiensi juga dilakukan diskusi terkait program KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Termasuk penjelasan tujuan program UNODC regional dan nasional . UNODC bekerjasama dengan KPK untuk melakukan analisa resiko korupsi terkait pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim. “Pemprov Kaltim mendukung apa yang diprogramkan KPK, karenanya Pemprov berkewajiban membantu apa yang dibutuhkan,” tandas Hadi seraya pamit karena akan menerima rombongan dari Hongkong.(SK8)
