Beranda hukum Kutim Rawan Covid 19

Kutim Rawan Covid 19

133
0
Pertemuan Dinas Kesehatan dengan Anggota DPRD Kaltim - Agiel Suwarno.(Foto ist)

SANGATTA (17/10-2020)

                Sejumlah persoalan dihadapi Dinas Kesehatan Kutim terlebih di masa pandemic Corona, disampaikan Kabid Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Kutim Muhammad Yusuf kepada Pansus RP3KP yang diketaui Agiel Suwarno – anggota DPRD Kutim.

Yusuf menyebutkan, hingga Rabu (14/10), di Kutim jumlah masyarakat yang  terkonfirmasi positif Covid 19 sebanyak 698 orang, yang  kesembuhan 462 orang, meninggal 9 orang. “saat ini ada  kluster keluarga sebanyak  67 KK atau 197 orang,” terangnya.

 Disebutkan, dari 698 orang pasien Covid 19 tercatat 43 %  ada kontak erat, selain itu 12 Nakes  terkonfirmasi. Sedangkan 22 instansi pemerintah dan 45 perusahaan dengan jumlah  390 orang sudah terkontaminasi Covid 19.

Iapun menyebutkan persoalan yang saat ini perlu perhatian serius dari kasus Corona, yakni biaya yang besar selain itu  Nakes  yang banyak dan kerjasama optimal. Menurutnya, saat ini yang bisa dimaksimalkan adalah pelaksanaan penerapan Perbup Terkait Protokol Kesehatan.  “Biaya operasional ditiap kecamatan tidak ada, sementara kluster keluarga semakin banyak dan masyarakat merasa tidak tenang,” bebernya.

Hal yang tak kalah pentingnya, ujar Yusuf,  alat swab polymerase chain reaction (PCR) belum ada di  Kutim sehingga setiap sampel hanya  memgandalkan TCM dengan kemampuan  hanya 10 orang saja, selebihnya  dikirim ke Labkes Provinsi Kaltim. 

Terkait sejumlah upaya yang dilakukan Pemkab Kutim menangangi Covid 19 diakui Agiel sudah bagus, namun beberapa hal perlu diantisipasi seperti melonjaknya pasien karena Kutim berada di jalur trans Kalimantan, disisi lain banyak pendatang. “Kini Kutim sudah tidak lagi melakukan pendataan warga masyarakat  yang masuk, kondisi ini harus diwaspadai karena rentang sekali dengan penyebaran virus corona,” ungkap Agiel Suwarno.

Terkait keuangan Pemkab Kutim untuk penanganan Covid 19 yang kritis, termasuk pengadaan alat swab, Agiel menjanjikan akan membicarakan dengan Pemprov Kaltim. “Nanti akan kami sampaikan, permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi, mudah-mudahan tiap daerah memiliki alat swab paling tidak disewakan, kalau tidak bisa pengadaan,” janjinya.(SK4)