SANGATTA (16/1-2018)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2018 menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 85 miliar dari ARp2,8 triliun di APBD Kutim, meski capaian PAD tahun 2017 sebesar Rp 300 miliar.
Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyaffa, alasan Pemkab Kutim hanya menargetkan perolehan pemerimaan daerah dari sumber PAD Kutim sekitar Rp 85 miliar, karena kemampuan sebenarnya yang dimiliki Kutim. “Jika dipaksakan melampauan nilai target yang ada, dikhawatirkan tidak akan tercapai,” akunya ketika ditemui Suara Kutim.com, Selasa (16/1).
Disebutkan, dalam 2 tahun terakhir, penerimaan Kutim dari PAD lebih dari Rp 400 miliar, yakni dari dana sitaan tindak pidana korupsi pada PT KTE (Kutai Timur Energi), sementara pada tahun 2017
Mencapai Rp 300 miliar karena mendapat jackpot BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dari perusahaan pertambangan yang sudah habis massa berlakunya dan kemudian diperpanjang kembali.
Sedangkan pada tahun 2018, Pemkab Kutim belum mengetahui apakah ada sumber-sumber PAD lainnya yang kembali mampu mendongkrak PAD. “Angka Rp85 itu angka riil, karenanya dipatok Rp85 sesuai potensi yang ada, terlebih Kutim bukanlah sebuah kabupaten yang bergerak dibidang jasa seperti Samarinda dan Balikpapan dimana banyak restoran dan hotel besar, namun tidak menutup kemungkinan pada anggaran perubahan target yang ada tersebut bisa dinaikkan karena target saat ini sudah terlampaui,” bebernya seraya menambahkan jajarannya memasang angka yang realistis.(SK3)
