Beranda hukum Mulai Hari Ini : THM Sudah Tidak Boleh Beroperasi Lagi

Mulai Hari Ini : THM Sudah Tidak Boleh Beroperasi Lagi

66
0

SANGATTA (14/5-2018)
Pemkab Kutim, ditegaskan Asisten Pemkesra Setkab Kutim, Mugeni melarang semua aktifitas di Tempat Hiburan Malam (THM), termasuk karoeke, arena permainan bilyar dan panti pijat sejak Senin (14/5). “Jika masih beroperasi akan ditindak tegas, termasuk pembekuan ijin,” terang Mugeni.
Sebagai komandan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan penyakit masyarakat di Kutim, disebutkan pemkab mengambil sikap dan tindakan tegas dalam penutupan THM, Panti Pijat dan termasuk lokalisasi liar yang ada di wilayah Kutim.

Anggota Satpol PP Kutim ketika melakukan pendataan THM serta wanita yang dipekerjakan.
Ia mengakui, Dari 5 lokalisasi sudah empat tempat diantaranya sudah ditutup. Lokasi yang berkedok berkedok tempat hiburan karaoke di kawasan Log Pon Muara Bengkal, yang belum ditutup. Sementara Kampung Kajang Sangatta Selatan, meski sudah ditutup resmi oleh Pemkab Kutim sejak tahun 2014 lalu masih menyisakan beberapa kafe remang-remang, yang disinyalir juga dijadikan transaksi seks oleh pria hidung belang dan pekerja seks komersial (PSK). “ Pemkab Kutim sudah mengeluarkan dana besar untuk memulangkan para mucikari dan PSK ke daerah asalnya, saat itu,” ungkap Mugeni.
Ia menandaskan, baik panti pijat, karaoke THM yang berbau prostotusi, apalagi lokalisasi pelacuran jelas sudah tidak diperkenankan beroperasi di wilayah hukum Kutim. Selain sudah ada SK Bupati Kutim terkait penutupan seluruh lokalisasi di Kutim juga ada SK Gubernur Kaltim dan SKB 3 Menteri terkait penutupan seluruh lokalisasi pelacuran di Indonesia.
Pemerintah melarang adanya kegiatan protitusi, karena perbuatannya merupakan penindasan terhadap kaum perempuan. “Kesepakatan sebelumnya antara Pemkab Kutim dengan mucikari dan termasuk PSK, jika kedapatan mengulang perbuatannya dan diamankan pihak berwenang, maka akan diproses secara pidana. Sehingga penertiban dan penutupan kali ini bukan semata-mata karena berkenaan dengan pelaksanaan bulan Ramadhan, namun memang melaksanakan amanat peraturan yang ada,” bebernya seraya menyebutkan Satgas terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim, Dinas Sosial, Kejari Sangatta di dukung Polres Kutim dan TNI. (ADV-KOMINFO)