Beranda hukum Nasib Camat di Kutim : Tanggungjawab Besar, Anggaran Cekak Kalah Dengan Desa

Nasib Camat di Kutim : Tanggungjawab Besar, Anggaran Cekak Kalah Dengan Desa

39
0

SANGATTA (4/11-2019)

 Menjadi camat  tanggung jawab dalam pengawasan  dan pelaksanaa program pembangunan pemerintah termasuk pengelolaan DD dan ADD tak ringan, bahkan muara semua masalah ditangani camat  namun  camat sebagai penanggungjawab kecamatan ternyata mendapatkan alokasi anggaran yang cukup minim jauh dibandingkan dengan desa.

Camat Sangatta Selatan, Hasdiah salah satu camat di Kutim  menyebutkan pada tahun 2019,  semua kecamatan  hanya mendapatkan anggaran operasional sebesar Rp 550 juta.

Ditemui wartawan usai mengikuti kegiatan Coffee Morning Pemkab Kutim, Senin (4/11) di Kantor Bupati Kutim,  Hasdiah menuturkan jika tahun ini dari 18 kecamatan yang ada di Kutim, 15 kecamatan hanya mendapatkan anggaran operasional sebesar Rp 550 juta dalam setahun.

Sementara tiga kecamatan lainnya mendapatkan anggaran operasional yang sedikit lebih besar. Dijelaskan, anggaran yang dikelola kecamatan ini tentu sangat bertolak belakangan dengan anggaran yang dikelola oleh desa.
            “Saat ini desa, bisa mengelola anggaran hingga Rp 2 miliar, yang berasal dari Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD Kutim, serta anggaran aspirasi dari anggota DPRD,” bebernya.

Minimnya anggaran kecamatan ini membuat para perangkat di kecamatan tidak bisa terlalu maksimal dalam menjalankan tugasnya. Belum lagi, hingga saat ini dalam penetapan mata anggaran di kecamatan, anggaran dialokasikan hanya pada kode anggaran administrasi saja.

Sementara, sebut Hasdiah,  masing-masing seksi yang ada di perangkat kecamatan tidak memiliki anggaran sehingga jika ada kegiatan di lapangan, hanya tugas perbantuan saja yang penganggarannya menempel pada mata anggaran administrasi kantor saja.

“Tidak adanya alokasi anggaran pada masing-masing seksi, otomatis masing-masing seksi tidak memiliki kegiatan pokok sebagaimana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada masing-masing seksi. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari setiap pejabat seksi dan staffnya,” bebernya,(SK2)