Beranda politik DPRD Kutim OPD Kurang Kooperatif, Jadi Hambatan Pansus LKPJ Tahun 2020

OPD Kurang Kooperatif, Jadi Hambatan Pansus LKPJ Tahun 2020

81
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Sejumlah permasalahan dan hambatan dihadapi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020, terutama dalam menganalisis dan penyusunan rekomendasi LKPJ yang disampakan pemerintah Kutim tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2020, Faizal Rachman dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kutai Timur mengenai penyampaian Laporan Pansus dan rekomendasi tentang LKPJ tahun anggaran 2020, di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (19/5/2021)

Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2020, Faizal Rachman

“Yang pertama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menghadiri rapat koordinasi yang telah dijadwalkan oleh Pansus LKPJ,” ucap Faizal saat membacakan hasil kerja Pansus LKPJ tahun anggaran 2020.

Selain itu, lanjut Faizal, beberapa OPD yang hadir pada saat rapat koordinasi dengan Pansus LKPJ tidak dapat menjelaskan hal-hal terkait capaian kinerja yang menjadi wewenang sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Akibatnya, kinerja Pansus LKPJ terhambat sehingga tidak dapat menganalisa data dalam LKPJ secara detail.

“Jadwal pembahasan LKPJ tahun anggaran 2020 bersamaan dengan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan penyusunan rancangan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 hingga 2026,” papar Faizal

Selain itu, Faizal juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan terkait keterlambatan penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD Kutim. Dimana baru dilakukan oleh Bupati pada tanggal 1 April 2021.

“Penyampaian LKPJ oleh kepala daerah kepada DPRD dilakukan satu kali dalam setahun dengan ketentuan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.(Advetorial/Admin)