SANGATTA,Suara Kutim.com (1/6)
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati (Pilwasbup) Kutai Timur (Kutim) Nirmalasari menegaskan akan mengoptimalkan pengawasan di Pilkada Kutim yang bulan ini sudah memasuki tahapan pelaksanaan.
Kepada Suara Kutim.com belum lama ini, Nirmalasari menyebutkan pengawasan akan melibatkan sejumlah elemen yang peduli Pilbup bersih dan jujur. “Pola pengawasan akan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dalam UU Pilkada,” tandasnya.
Menurut peraih penghargaan Panwaslu terbaik se Indonesia, menyebutkan Pilbup yang adil dan jujur idaman masyarakat Kutim agar melahirkan pemimpin yang berkualitas dan benar-benar menjadi pengayom masyarakat. “Masyarakat sebagai pemilih harus peka dan peduli untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan jujur, kalau masyarakat membuka peluang untuk pasangan calon berbuat tidak jujur maka nantinya masyarakat sendiri karena bisa saja apa yang dijanjikan tidak terwujud karena beban yang diemban pasangan calon saat berkampanye,” beber wanita yang tegas dalam penegakan hukum saat Pemilu 2014 lalu.
Ia menegaskan, pemilihan yang bersih, jujur dan dalam trek aturan akan melahirkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif. Wanita yang sehari-harinya bertugas pada STIPER Sangatta, mengungkapkan Pilbup yang demokratis bercerikan keterbukaan, bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaanm jujur dalam persaingan serta menjung HAM.
Disinggung berapa banyak personil yang diterjunkan melakukan pengawasan, Nirmalasari belum bisa menyebutkan karena belum mendapatkan gambaran anggaran yang diberikan Pemkab. “Jika dana mendukung tentu akan melibatkan relawan sampai tingkat desa seperti Pemilu lalu, dalam waktu tidak lama akan membentuk Panwas Kecamatan yang nantinya akan melakukan pengawasan tahap – tahapan Pilbup,” bebernya.
Ditegaskan Nirmala, Pilkada tahun 2015 akan berlangsung seru karena hanya berlangsung satu putaran. Dalam kacamatanya, potensi kecurangan terbuka lebar karena ada saja pasangan calon berusaha meraih suara terbanyak mungkin agar lebih unggul. “Karena satu putraan itu, pengawasan harus super ketat jika tidak bisa menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga bisa merugikan daerah dan masyarakat,” tandasnya.
Sekedar diketahui pada Pemilu 2014 lalu, Panwaslu bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan berhasil membeku oknum komisioner KPU Kutim yang berusaha mengutak-atik hasil Pemilu, selain itu Panwaslu Kutim juga “menyeret” PPK Sangatta Selatan ke kursi terdakwa PN Sangatta. (SK-02/SK-03/SK-09)
