SANGATTA (15/9-2018)
Pemkab dan DPRD Kutim, akhirnya sepakat dengan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3,6 triliun, atau bertambah Rp801 miliar.
Kesepakatan itu tertuang dalam MoU yang disepakati Rapat Paripurna DPRD Kutim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran dengan Wabup Kasmidi Bulang, Jumat (14/9) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran atas nama pimpinan DPRD menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang aktif dalam proses pembahasan RAPBD Perubahan TA 2018. “Proses pengesahaan bukan hal mudah, namun membutuhkan banyak waktu dan menguras pikiran dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Badan Angarran (Banggar) DPRD Kutim dan tim anggaran Pemkab Kutim serta semua pihak terkait, sehingga dapat menyiapkan dokumen nota kesepakatan ini,” ujar Yulianus Palangiran.
Pada Nota kesepakatan tertuang dalam nomor 170/31/MOU/HK/IX/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2018 yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Suroto, disebutkan, dalam rangka penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2018.
“Nota kesepakatan dibuat sebagai dasar dalam penyusunan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2018. Secara lengkap kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini,” beber Suroto.
Dalam nota kesepaktan KUPA-PPAS, sebelumnya pendapatan diasumsikan sebesar Rp 2,8 triliun, menjadi Rp 3,6 triliun sehingga bertambah Rp 801 miliar. Sementara untuk belanja Rp 2,8 triliun menjadi Rp 3,9 triliun sedangkan untuk pembiayaan menjadi Rp 1,85 triliun.(SK11)
