Beranda ekonomi Peringatan HUT Kutim ke 22 Diwarnai Aksi Damai Fraksi Rakyat Kutim

Peringatan HUT Kutim ke 22 Diwarnai Aksi Damai Fraksi Rakyat Kutim

256
0

SUARAKUTIM.COM; SANGATTA — Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Fraksi Rakyat Kutai Timur (Kutim), Selasa (12/10/2021) sekira pukul 10.00 WITA, menggelar aksi damai di simpang tiga Jalan Yos Sudarso – AW Syahrani Sangatta. Aksi ini digelar bertepatan dengan tanggal peringatan hari jadi Kabupaten Kutai Timur yang ke 22 tahun.

Dalam aksinya, Fraksi Rakyat Kutim menyuarakan 3 (tiga) poin tuntutan. Poin pertama, meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutim tahun 2015 Nomor 130/K 905/2015 tentang perubahan batas desa. Kemudian pada poin kedua, massa menuntut agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan poin tuntutan terakhir, aksi massa meminta agar dilakukannya evaluasi ekstensif terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan Kutim.

Peserta aksi demo dari Fraksi Rakyat Kutim membentangkan spanduk tuntutan kepada pemerintah (foto : Ist)

Koordinator aksi, Ikhwan Abbas menyebutkan bahwa aksi turun ke jalan yang digelar kali ini merupakan wujud keprihatinan masyarakat atas kondisi Kutim saat ini. Bahkan diusianya yang ke 22 tahun, masih banyak permasalahan menyangkut kepentingan masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Kutim.

“di usia Kabupaten Kutai Timur yang ke 22 tahun, pemerintah daerah kita masih saja tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti Masyarakat Adat Dayak Modang di kecamatan Busang. Mereka berjuang untuk merebut kembali hak tanah leluhur mereka yang direnggut paksa dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan. Begitu juga Kars Sangkulirang-Mangkalihat dihancurkan dan sumber mata air dirusak oleh korporasi. Tata kelola pemerintahan yang masih tidak transparan”, ujar Ikhwan.

Ditambahkan Ikhwan, Fraksi Rakyat Kutim menilai kondisi daerah yang carut marut saat ini merupakan akibat dari buruknya tata kelola pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat dan diperparah dengan mahalnya biaya pemilu.

“Kami menilai kondisi daerah yang carut marut sekarang adalah akibat tata kelola pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan biaya pemilu yang mahal. Di kabupaten mereka berpesta, masyarakat di desa mereka biarkan menderita”, tegas Ikhwan.

Setelah melakukan orasi dan membentangkan spanduk serta poster, aksi demo yang berlangsung cukup damai dan tertib kemudian peserta membubarkan diri. Meski berlangsung di simpang pertigaan jalan, namun dengan pengawalan sejumlah petugas pengamanan sehingga tidak menggangu arus lalu lintas warga.(Redaksi)