Beranda hukum Pesimis Terima THR dan Gaji 13

Pesimis Terima THR dan Gaji 13

4982
0

SANGATTA (31/5-2018)
Harapan PNS di lingkungan Pemkab Kutim bakal mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 yang terbilang besar sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 , tampaknya masih jauh dari harapan terlebih bagi TK2D yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mendapat THR.
Keraguan sejumlah PNS Pemkab Kutim ini, tiada lain akibat kondisi keuangan Pemkab Kutim yang sulit. “Bagaimana bisa memenuhi amanat PP itu, sekarang saja yang kebutuhan rakyat banyak seperti pembeliaan obat, BBM PLTD Bukit Pelangi serta penyelesaian utang proyek belum terealisasi dengan baik, bahkan tunjangan PNS pada tahun 2017 lalu dipangkas 3 bulan,” kata sejumlah PNS ketika ditemui Suara Kutim.com, Jumat (31/5).
Keraguan PNS ini terjadi karena Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan untuk pembyaraan THR dan Gaji 13 yang digembar-gemborkan bisa menutupi kebutuhan selama Idul Fitri dan pembiayaan pendidikan anak-anak PNS, diserahkan ke Pemda.
Penegasan itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Nomor 903/3387/SJ yang dikirim ke seluruh kepala daerah termasuk gubernur. Dalam surat edaran tertanggal 30 Mei 2018 dan menyebar Jumat (31/5) itu menyebutkan pemberian THR dan Gaji ke 13 Bersumber Dari APBD.
Dalam suratnya, Mendagri menyebutkan daerah yang belum menyediakan atu tidak cukup tersedia anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dalam APBD TA 2018, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.
Selanjutnya, tulis Mendagri, daerah yang tersedia anggaran dalam APBD TA 2018 tetapi menggunakan nomenklatur anggaran “Gaji Ketiga Belas” dan ‘Gaji Keempat Belas” supaya melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran menjadi “Tunjangan Hari Raya” dan “Gaji Ketiga Belas”.
Penyediaan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas atau penyesuaian nomenklatur anggaran, pesan Mendagri, dilakukan dengan cara merubah Penjabaran APBD TA 2018 tanpa menunggu Perubahan APBD TA 2018, yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan Penjabaran APBD dimaksud. “Juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tulis Mendagri pada bagian akhir suratnya.(SK2/SK3/SK11)