SANGATTA (24/12-2019))
Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutim Suparjan, mengakui program layanan yang akan digelar tahun 2020 nanti masih terkait dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan menetepkan hibah.
Menurut Suparjan, jika SK Kemenku keluar, otomatis PDAM akan menjalankan program hibah air minum perkotaan. Dijelaskannyam, sebelumnya tim Kemenkeu sudah melakukan crosscek terkait bisa atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan penyediaan sarana air bersih dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2020.
Disebutkan, SPPH ini menjadi salah satu dasar bagi pihaknya bisa menjalankan program. “Ada bagian dari rencana Pemerintah Pusat dalam membangun 10 Juta sambungan air bersih ke rumah-rumah yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, jika suratnya sudah di tangan PDAM dan disetujui Kemenkeu dan Pemkab Kutim, PDAM segera beraksi melaksanakan layanan karena sudah menjadi landasan PDAM mengerjakan program nasional ini,” ucapnya.
Disebutkan, ada tiga jenis bantuan yaitu mulai dari program hibah perkotaan di PDAM, hibah air minum Pedesaan ada di Perkim, dan hibah sanitasi ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Jika program program hibah air minum perkotaan dari Kemenkeu berjalan lancar, dipastikan bisa melayani warga Kutim untuk kebutuhan dasar air. Diakui, PDAM Kutim menargetkan 2.100 kepala keluarga (KK) akan menerima manfaat program dari Pemerintah Pusat didukung biaya pemasangan murah yakni setiap KK akan mendapatkan diskon 50 persen dari tarif normal biaya pemasangan. (SK5)
