Beranda hukum Pejabat Pemkab Kutim Bakal Jadi Saksi di KPK

Pejabat Pemkab Kutim Bakal Jadi Saksi di KPK

429
0
Bupati Kutim Is, Ketua DPRD Kutim EUF, Asw, Mus,. Sur dan tersangka lainnya ketika mengikuti jumpa pers KPK, Jumat (3/7) malam.(Foto Ist)

SANGATTA (25/7-2020)

                Sejumlah orang dan pejabat Pemkab Kutim, dikabarkan mulai mendapat surat cinta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi yang menyebabkan Bupati Is, Ketua DPRD EUF, Mus – Kepala Bapenda, Sur – Kepala BPKAD, AET – Kadis PU, AM dan DA, sejak Kamis (2/7) tak kembali ke Kutim karena ditahan KPK di Jakarta.

                Data yang diperoleh Suara Kutim.com, mereka yang akan dipanggil memberikan keterangan puluhan karena diperkirakan mengetahui proses  proyek yang menjadi sumber kasus suap menyuap yang menggemparkan Kaltim ini.

Salah satu proyek yang menyeret Is dan Istri dan sejumlah pejabat penting di Pemkab Kutim, masuk sel KPK.

                Plt Jubir KPK, Ali Fikri belum memberikan keterangan siapa-siapa saja yang bakal dimintai keterangan. Namun, kemarin ia menerangkan terkait pemeriksaan Is, saksi yang dimintai keterangan 11 orang yakni  Rudi – Pejabat  Pelaksana Kegiatan (PPK)  pada Dinas PU, Yeni – adik Bupati Is, Indra Nur Farial – Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU yang juga PPK, Asran Lode – Kasi Perencanaan Teknis Bina Marga Dinas PU, Panji – Staf Bappenda, Didik – Sopir Bupati Is, Reza Renata – Kabid SDA Dinas PU, Haris Affandi – PPK, Didi Hardiansyah – Kasatpol PP, Mirwan – PNS pada Dinas Kesehatan dan Hafaruddin – ajudan Bupati Is, namun yang datang hanya 9 orang sementara Yeni meminta  diperiksa di Jakarta sementara Asran Lode tidak ada keterangan terkait ketidakhadirannya.

                Berdasarkan keterangan KPK saat jumpa pers, tampaknya tersangka EUF, MUS, SUR, dan AET bakal menjadi saksi di kasus Is, selain itu ada pejabat Pemkab Kutim lainnya seperti Sekda Irawansyah yang diketahui sebagai Ketua TAPD, Kepala Bappeda Edward Azran serta beberapa anggota DPRD Kutim.

                Untuk memudahkan pemeriksaan saksi yang kesemuanay tinggal  Sangatta, KPK datang ke Samarinda untuk memudahkan para saksi datang. “Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Mapolresta Samarinda, salama melakukan pemeriksaan tidak ada orang yang boleh mendekat areal karena semua dijaga ketat oleh anggota Polresta Samarinda,” terang sumber Suara Kutim.com seraya menambahkan areal pemeriksaan ada dalam kawasan Mapolresta Samarinda.

                Sekedar diketahui, OTT KPK terhadap Bupati Is, Ketua DPRD EUF, Mus – Kepala Bapenda, Sur – Kepala BPKAD, AET – Kadis PU, AM dan DA setelah KPK mendapat laporan masyarakat adanya ketidakberesan sejumlah proyek di Kutim pada tahun 2019 dan 2020.

                Terhadap proyek yang diindikasikan ada unsur KKN ini, semakin nyata ketika ada kebijakan Bupati Is agar proyek tersebut tidak ikut dipangkas untuk pembiayaan penanganan Covid 19 seperti instruksi Mendagri dan Menteri Keuangan.

                Benang merahnya semakin nyata ketika pembayaran termin terkait proyek yang dikerjakan AD dan AM, lancar tidak sama dengan kontraktor lain yang harus merengek-rengek minta dibayar. “Ada perlakuan khusus terhadap proyek yang dikerjakan AD dan AM,” ungkap sejumlah kontarktor.

                Dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Wakil Ketua KPK Nawawi Pongolango menerangkan ke 7 tersangka mempunyai peran masing-masing sehingga tercipta kerjasama terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan AM dan DA. “Proyek yang dikerjakan bernilai miliaran rupiah dan tersebar di Kutim diantaranya pembangunan embung di Maloy, penyempurnaan lampu penerangan di Jalan APT Pranoto Sangatta, ruang tahanan Polres Kutim,” beber Nawawi.

                Secara rinci disebutkan Is sebagai bupati mempunyai peran sebagai penentu kebijakan, sementara EUF sebagai Ketua DPRD Kutim berperan  mengamankan anggaran yang diusulkan Dinas PU agar tidak terkena pemangkasan selain menentukan dalam pemenangan tender.

                Sedangkan Mus, lanjut Nawawi selain ikut menentukan pemenang tender juga menerima dan membiayai sejumlah aktifitas Is, UEF, Sur, Mus dan Asw. Sementara Sur sebagai Kepala BPKAD berperan mengatur dan menerima setoran masing-masing sebesar sepuluh persen setiap pembayaran, sedangkan AET  sebagai Kadis PU mengatur kontraktor yang terlibat.

                Dari OOT yang dilakukan, KPK juga mengamankan uang sebesar Rp170 juta, buku tabungan dan deposito dengan saldo Rp6 M. Selain itu, sejumlah dokumen dan uang diamankan saat tim KPK melakukan penggeledahan di Sangatta. (SK2/SK3/SK5/SK15)