Beranda ekonomi Pusat Ngak Peduli, Sebaiknya Kaltim Bercerai

Pusat Ngak Peduli, Sebaiknya Kaltim Bercerai

1125
0
Salah satu kondisi jalan di pedalaman Kutim yang perlu perhatian pemerintah, namun karena keterbatasan dana belum tersentuh dengan baik akibatnya masyarakat menderita

SANGATTA,Suara Kutim.com
Gerakan sejumlah elemen masyarakat Kaltim yang menuntut Kaltim diperlakukan seperti Papua dan Aceh agar mendapatkan kue pembangunan lebih, didukung Bupati Isran Noor. Saat menggelar jumpa pers seusai melakukan rapat evaluasi dengan pimpinan SKPD, Isran dengan nada tinggi menyatakan mendukung tuntutan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperjuangkan Pemprov Kaltim. “Setuju Kaltim Otsus tanpa syarat. Jangan terus-terusan kita ini diatur oleh pusat selama ini Kaltim selalu kebagian kecil sementara kontribusinya besar,” ungkap Isran dalam jumpa pers, Rabu (31/12) tahun lalu yang diikuti semua pimpinan SKPD.
Isran yang dikenal getol memperjuangkan nasib daerah, mengungkapkan Otsus Kaltim jangan setengah-setengah. “Jika pemerintah pusat tidak bersedia, kita harus minta anggaran minimal 20 persen dari PDRB Kaltim. Kalau tuntutan ini dipenuhi, maka urusan beres dan tinggal Kaltim membuktikan diri kalau dana yang diberikan benar-benar untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyat,” sebut Isran.
Ditanya wartawan kalau kedua opsi yang ditawarkan juga tidak gubris pemerintah pusat yang dipimpin Jokowi dan Jusuf Kalla, dengan ringan politikus Partai Demokrat ini menyarankan sebaiknya Kaltim memisahkan diri. “Jika tuntutan itu tidak juga diakomodir, mohon maaf saja presiden, kami bercerai saja. Lebih baik kami ngurus diri kami sendiri aja. Kasihan nanti pusat terlalu repot ngurusi Kalimantan,” beber Isran yang langsung disambut tawa kepala SKPD.
Dalam kacamatannya, jika pemerintah pusat tidak bisa adil dengan daerah terutama daerah penyumbang devisa terbesar akibat bagi hasil yang jelas, keinginan daerah berpisah semakin banyak seperti dilakukan masyarakat Aceh dan Papua.
Pria yang kini dikenal sebagai Ketua APKASI, menyarankan selama pusat tidak adil lebih baik daerah menjadi negara federal sehingga bisa membangun dirinya sendiri demi kemakmuran rakyat. “Selama ini terbalik, pemerintah pusat mengambil kekayaan daerah, hasilnya dibagi dengan tidak adil bahkan jauh dari harapan. Jika terus begini, kapan jalan di Kaltim sama di Pulau Jawa,” kata Isran seraya menyebutkan devisa yang disetor Kaltim mencapai Rp 300 triliun namun kembali dikembalikan hanya Rp 26 triliun. (SK-02/SK-03)