Beranda hukum Ratusan Orang Minta IUP Asing Dicabut

Ratusan Orang Minta IUP Asing Dicabut

0

Loading

Wabup Ardiansyah Sedang Mendengarkan Tuntutan Massa

SANGATTA,Suara Kutim.com
    Lebih seratus orang mengatasnamakan Presidium Gerakan Perjuangan Masyarakat Kalimantan (PGPMK) , Senin (19/5) pagi mendatangi wakil rakyat Kutai Timur (Kutim) di Gedung DPRD. Namun, kedatangan warga masyarakat dari Samarinda ini tidak bisa bertemu degan para wakil rakyat, meski demikian diterima Wabup Ardiansyah Sulaiman di teras gedung parlemen.
   Dalam orasinya massa yang dipimpin Abraham Ingan, menuntut Pemkab Kutim mencabut izin PT Nusantara Energo Group, kemudian meminta Isran Noor berani menghadapi pejahat tambang asing serta menyatakan negara harus menang menghadapi Curchil.
            Pernyataan yang disampaikan dalam spanduk itu, juga diwujudkan dalam pernyataan sikap yang menyatakan sumber daya alam Kaltim sudah rusak parah lingkungannya, meski banyak dieksploitasi  tapi masih banyak masyarakat Kalimantan Timur, miskin.
            Selain itu, pengunjuk rasa yang  datang menggunakan tiga buas bus eksekutif Nopol KT 7799 WH, KT 7799 WI dan KT 7799 WG menilai izin pertambangan yang dikeluarkan Bupati Kutim, banyak yang jatuh ke tangan asing. “Ini bertentangan dengan undang-undang dasar yang isinya bahwa SDA harus digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia bukan asing,” sebut Abraham Ingan seraya meminta pemkab mencabut IUP yang terindikasi dijual ke asing diantaranya PT Nusantara Energi Group.
            Massa yang datang dari Samarinda dan mengatasnamakan masyarakat Kaltim, meminta IUP – IUP yang  dimiliki asing ditarik kembali dan diserahkan kepada negara dan dikelola pengusaha nasional baik BUMN, BUMD maupun koperasi. “Ini lebih bermanfaat kepada masyarakat Kaltim, jika tidak kami masyarakat Kaltim akan menggerakan massa lebih besar dan menutup  aktifitas perusahaan asing yang selama ini hanya merugikan negara terutama  Kaltim sebagai penghasil,” ujar Abraham .
            Abraham menyebutkan aksi mereka datang ke Sangatta merupakan gabungan dari sejumlah elemen masyarakat yakni MRKTB,BEM Unmul, BEM Untag, Jatam, PMII, HMI, GMNI, Gepak, Ismahi, Garda Bangsa, MDKT dan LSM GRI.
            Terhadap tuntutan PGPMK, Wabup Ardiansyah Sulaiman bersama Asisten Kesra Mugeni menyambut baik harapan sejumlah elemen masyarakat. Namun, orang nomor dua di Pemkab Kutim ini berjanji akan mempelajari dan meneruskan ke Bupati Isran Noor.(SK-02)