Beranda ekonomi Rp600 M Dialokasikan Untuk Mengentaskan Kemiskinan

Rp600 M Dialokasikan Untuk Mengentaskan Kemiskinan

0
PERHARTIAN : Salah seorang warga Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng yang berada dalam lingkungannya yang sederhana sehingga memerlukan perhatian serius pemkab

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com
Pemkab Kutim tahun ini mengalokasikan Rp600 M untuk program pengentasan kemiskinan. Dana yang terbilang besar itu, nantinya akan dikelola sejumlah SKPD sehingga tujuan pengentasan kemiskinan cepat terwujud.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kutim Suprianto, Senin (12/1) siang menyebutkan dana yang dialokasikan tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 termasuk program yang dilaksanaka. “Jumlah dana untuk pengentasan kemiskinan masih sama dengan tahun lalu, juga dengan program dengan maksud untuk menuntaskan program yang belum terselesaikan tahun lalu,” terang Suprianto.
Disebutkan, penangan kemiskinan di Kutim, bukan berarti orang miskin ini tidak memiliki uang dan tidak bisa makan seperti di daerah lain melainkan dalam kaitan infrastruktur yang masih minim seperti sanitasi yang nihil, kesehatan yang masih kurang termasuk masalah pelayanan kesehatan yang mungkin masih kurang, termasuk derainase lingkungan pemukiman. “Kemiskinan itu ada 14 indikatornya diantaranya masalah sanitasi, fasilitas kesehatan dan berbagai indicator. Jadi meskipun masyarakat memiliki cukup uang, namun masih banyak fasilitas lain seperti sanitasi tidak ada, air bersih tidak ada, tetap masuk kategori miskin,” terang mantan Kabag Pembangunan Setkab Kutim ini.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan Kutim sehat serta mengentaskan kimiskinan tahun ini akan dibangun fasilitas sanitasi diantaranya di Sangatta Utara, Kongbeng, Muara Wahau, Bengalon, Muara Ancalong dan Muara Bengkal.
Kepada wartawan, dikatakan dana yang dialokasikan juga termasuk untuk pembangunan fasilitas pengadaan air bersih. Sedangkan dibidang kesehatan selain membangun rumah sakit, gedung puskesmas yang permanen, namun terlebih dahulu membenahi sinkronisasi data dari semua puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan memang perlu, ujar Suprihanto, namun mendesak justru bagaimana membenahi agar tidak ada putus komunikasi terutama antara berbagai lini dalam penyelenggaraan kesehatan. (SK-02)