SANGATTA (29/9-2020)
Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadis Pol PP) Kutim Didi Herdianyah menyatakan siap kerja sama dengan Badan Pengelola Kauangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menarik kembali kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Kami siap kerja sama dengan BPKAD untuk menarik kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” katanya, Senin (28/9).
Namun, sebelum penarikan, dalam beberapa hari ke depan, akan dilakukan inventarisasi. Setelah itu, mereka yang membawa pulang kendaraan, disurati. Kalau tidak mau kembalikan, akan ditarik paksa.
“Kalau sudah penarikan paksa, kami akan didampingi Polisi. Sebab, itu sudah bisa masuk rana pidana, sebagai penggelapan aset daerah,” ungkap Didi usai pertemuan dengan Pjs Bupati Kutim Jauhar Effendi.
Ddi mengakui banyak kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahkan ia menyebutkan ada 400 unit kendaraan roda 4 dan yang dibawa pulang dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sekitar 100 unit lebih. “Ada yang bawa pulang kendaraan hingga 2-3 unit mobil. Ini kan tidak sesuai dengan peruntukannya,” katanya.
Padahal, banyak pejabat yang tidak memiliki kendaraan dinas. “Saya misalnya setahun lebih jadi Kadispol PP, tidak dikasi kendaraan. Padahal, ada pejabat yang gunakan kendaraan dinas dua atau tiga unit. Belum lagi, ada kepala bidang bahkan kasi, yang gunakan kendaraan ini-itu, padahal, kepala dinas saja, tidak ada. Ini semua akan dibenahi,” katanya.
Diakui, bukan hanya dirinya yang tidak punya kendaraan dinas, tapi banyak pejabat lain. Makanya, saat kunjungan Plt Bupati beberapa hari lalu ke Sangkulirang, banya kepala OPD yang tidak ikut karena tidak ada kendaraan. “Padahal, banyak kendaraan yanag digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk oleh staf,” ungkap.
Dikatakan, jika kendaraan telah ditarik, maka akan diistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan spek, sesuai dengan jabatan. Sebab, spek kendaraan itu menyesuaikan jabatan, tidak semaunya. (SK3)
