SANGATTA (24/8-2019)
Meski APBD Kutim mengalami peningkatan pada APBD Perubahan Tahun 2019, ternyata tidak berdampak terhadap nasib anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim, pasalnya anggaran yang dikurangi tetap berlaku hanya besarannya tidak mencapai 36 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah selaku Ketua TPAD, minta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur dan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kutim, segera menindaklanjuti hasil penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kutim Tahun 2019, dengan melakukan penginputan program kegiatan masing-masing OPD.
Ditetapkannya APBD Perubahan Kutim 2019, ditegaskan Irawan, Bappeda segara melakukan penginputan kegiatan-kegiatan yang sudah disetujui termasuk kegiatan apa saja yang dikenakan rasionalisasi dan kegiatan apa saja yang tetap akan dikerjakan. Ia mencontohkan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Pemukiman terkait adanya kesepakatan penggunaan anggaran kabupaten dan provinsi, sebesar 50 persen berbanding 50 persen sehingga penyelesaian kegiatan tepat waktu dan tidak terlambat.
Terkait rasionalisasi atau penyesuaian anggaran di OPD Kutim, kembali ia tegaskan tetap dilaksanakan namun nilai rasionalisasi antara 10 persen hingga 25 persen pada setiap OPD. “Nilai pemangkasan sedikit lebih kecil dari rencana awal nilai rasionalisasi anggaran kegiatan yang ditetapkan Pemkab Kutim, sebesar 36 persen,” sebut Irawan saat bertemu dengan sejumlah Kepala OPD Pemkab Kutim belum lama ini.
Sekedar diketahui, APBD Kutim Tahun 2019 pada APBD – Perubahan, bertambah pendapatan sebesar Rp191,34 M dari APBD Murni sebesar Rp3,35 triliun sehingga menjadi Rp3,55 triliun. Meningkatnya pendapatan dan APBD Perubahan, menurut sejumlah pegawai Pemkab Kutim seharusnya tidak ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran. “APBD Perubahannya justru naik, artinya tidak ada pengurangan,” kata mereka.(SK2)
