SANGATTA (31/12-2019)
Pada tahun anggaran 2020 Pemkab Kutim masih melakukan pelunasan utang 2018 dan sejumlah program -program yang dirasionalisasi imbas defisit beberapa tahun belakangan ini. APBD 2020 sebesar Rp3,4 triliun sebagian untuk membayar kewajiban pemkab.
“Utang masih menjadi program prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2020, untuk itu, SKPD untuk memberikan data akurat agar tidak ada item utang yang tertinggal,” kata Ismu dihadapan sejumlah kepala OPD.
Sekda Kutim Irawansyah menerangkan sisa utang Pemkab Kutim saat ini lebih 200 miliar pada tahun 2018 sudah dianggarkan pada APBD 2020 bersamaan dengan insentif guru non PNS selama 4 bulan dipastikan akan cair pada triwulan pertama 2020.
Sementara rasionalisasi baru akan dianggarkan pada APBD- P mengingat rasionalisasi tersebut sebelumnya harus dilakukan audit atau dilakukan pendataan ulang terlebih dahulu oleh Bagian Pembangunan. “Setelah data lengkap, baru akan dikeluarkan kebijakn bupati kemudian dimasukkan ke APBD-Perubahan,” bebernya seraya menambahkan rasionalisasi tidak banyak item lainnya yang akan ditambahkan pada APBD perubahan mengingat utang 2018 sudah di APBD 2020.
Persoalan utang Pemkab Kutim ini terus menjadi pembicaraan banyak pihak, pasalny berimbas terhadap kesejahteran pegawai terlebih TK2D yang gajinya sering terlambat dibayar. Bahkan insentif guru juga terkendala, disisi lain kabupaten dan kota lain sudah lama meninggalkan masalah defisit APBD bahkan kini mereka mampu melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan dengan baik tanpa harus terbelit utang.(SK2/SK3)
