Beranda hukum Tak Mau Disebut Waluh, Diam-Diam Isran Perjuangkan Kaltim Ibukota Negara

Tak Mau Disebut Waluh, Diam-Diam Isran Perjuangkan Kaltim Ibukota Negara

327
0
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Gubernur se Kalimantan termasuk Gubernur Kaltim Isran Noor

SANGATTA (22/8-2019)

                Meski tak terekspose besar-besaran, ternyata Gubernur Kaltim Israan Noor, intensif melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di pemerintah pusat terutama terkait pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia (RI) yang belum ditetapkan Presiden Jokowi kecuali menyatakan akan memindahkan ke Pulau Kalimantan.

                Namun, isyrat Kaltim sebagai lokasi pemindahan itu tersirat dari beberapa agenda pemerintah yang digelar di Balikpapan seperti Dialog nasional pemindahan ibu kota negara yang dihelat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional  di Balikpapan. “Rugi  jika pemerintah pusat tidak menjadikan tanah Benua Etam sebagai ibu kota negara.  Kaltim selama ini telah banyak memberikan kontribusi keuangan bagi pembangunan bangsa dan negara,” kata mantan Bupati Kutim ini yang langsung disambut aplusan undangan.

                Disebutkan Isran, SDA  Kaltim memberikan banyak manfaat bagi pembangunan nusantara bahkan sebelum Indonesia merdeka. Karenanya, Isran menandaskan kalau ia ditanya kesiapan masyarakat dan Pemprov Kaltim menjadi pusat pemerintahan RI, dengan ia menyatakan sudah sejak dulu Kaltim siap karena semua syarat  terpenuhi.

                Meski sempat dituding kurang agresif dalam memperjuangkan Kaltim menjadi ibukota negara, pria kelahiran Kaubun ini mengakui tak banyak mengekspose apa yang dilakukannya karena keputusan akhir ada pada Presiden Jokowi. “Kalau banyak bicara dan akhirnya Kaltim tidak terpilih, nanti  saya dianggap  berbohong karenanya biarkan menjadi keputusan politik Pak Presiden,” ungkap Isran.

                Seperti diberitakan selama ini, wacana pemindahan pusat pemerintahan RI terus bergulir terlebih ketika Presiden Jokowi meminta ijin rakyat Indonesia untuk memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan meski tak menyebut provinsi mana.(SK5)