Beranda foto Timses Boleh Masuk Arena Debat Publik Hanya 35 Orang

Timses Boleh Masuk Arena Debat Publik Hanya 35 Orang

0

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (3/12)
Debat publik antar Pasangan Calon (Paslon) Bupati Kutai Timur (Kutim) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti malam diharapkan bisa disaksikan warga Kutim, sebagai bekal menentukan pilihan di hari pemungutan suara.
Ketua KPU Fahmi Idris menerangkan debat publik merupakan bagian akhir dari masa kampanye Pilkada Kutim. Kepada Suara Kutim.com, Kamis (3/12) siang, diterangkan debat publik tujuannya memberikan kesempatan terakhir akan visi dan misi serta program masing-masing Paslon. “Kalau selama masa kampanye dan dialogis sebagian besar di lakukan juru kampanye, namun saat debat publik semua langsung kepada masing-masing Paslon,” terangnya.
Terhadap timses Paslon, KPU, ujar Fahmi memberikan batasan 35 orang yang bisa masuk ke ruang debat. Disebutkan, penetapan batasan jumlah timses yang masuk ruang debat merupakan kesepakatan dengan aparat keamanan, perwakilan timses Paslon, Panwas, serta Satpol PP dan Dishubkominfo Kutai Timur. “Jumlah itu, di luar pasangan calon dan LO masing-masing sehingga totalnya hanya 41 orang setiap paslon. Selebihnya, massa pendukung pasangan calon bisa menyaksikan debat dari layar lebar yang akan dipasang di halaman GSG Bukit Pelangi,” jelas Fahmi.
KPU Kutim, ujar Fahmi menghadirkan Prof DR Refli Harun, Prof DR Sadli Isra dan DR Zaenal Arifin dan DR Sofyan Effendi. Ia menyebutkan, dalam debat kandidat panelis akan mengupas visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim. “Selain mendengarkan paparan dari misi dan visi, juga dilakukan tanya jawab dan dialog. Menyinggung anggaran yang dialokasikan KPU Kutim Rp 300 hingga Rp 400 jutaan terutama untuk biaya mendatangkan tokoh nasional dan lokal, akomondasi serta lainnya termasuk biaya siaran langsung melalui media televisi,” bebernya.(SK-03/SK-12)

Artikulli paraprakSi Jago Merah Mengamuk di Gang Bone, 184 Orang Kehilangan Tempat Tinggal
Artikulli tjetërErlyan Noor : Jangan Gunakan ADD Untuk Politik, Tapi Pembangunan Desa