SANGATTA (5/7-2020)
Gara-gara menggunakan PCR Covid 19 tanpa izin, manajemen RS PKT bakal dimintai keterangan oleh Dinas Kesehatan Kutim.Senin (6/7) besok. Kadis Kesehatan Kutim, Bahrani menerangkan pihak RS PKT tidak pernah menyampaikan permohonan untuk menggunakan PCR Covid 19.
Kepada wartawan, Ahad (5/7) menerangkan, RS PKT Sangatta seharusnya mengetahui prosedur dalam penggunaan setiap alat atau mesin medis di tempat kerja mereka yakni terlebih dahulu mendapatkan izin atau rekomendasi aplikasi pengopersian alat medis dari Dinkes Kutim.
“Pengoperasian alat PCR COVID-19 harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinkes Kutim dan didaftarkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes),sehingga hasil pemeriksaan PCR dari proses tes swab,, secara medis bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya,” ungkap Bahrani.
Ia menyebutkan, Ahad (5/7) diketahui satu pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif corona, yang hasil pemeriksaan swabnya dikeluarkan RS PKT. Sementara RS PKT sendiri tidak memiliki izin dari Dinkes maupun Badan Litbangkes untuk mengoperasikan alat PCR sehingga pasien tidak bisa dilaporkan ke Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim dan Pusat.
Ditambahkan, dalam melakukan penanganan COVID-19, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dari tingkat nasional hingga daerah bekerja secara terkoodinasi dan sambung-menyambung. Sehingga tidak boleh ada pihak rumah sakit manapun yang tidak ditunjuk atau direkomendasikan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pemeriksaan maupun tes swab hingga mengeluarkan hasil medishasil pemeriksaan PCR COVID-19.
Dijelaskan, jika terdaftar dan memiliki izin resmi hasil medis memiliki kekuatan hukum sah, sesuai ketentuan yang berlaku.“Untuk saat ini, hasil PCR COVID-19 yang dikeluarkan RS PKT, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Jadi harus difahami semua pihak, tidak bisa seenaknya melakukan pemeriksaan swab dan PCR, jika tidak mendapatkan izin dari Dinkes Kutim. Ada aturan baku yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap rumahsakit ataupun laboratorium kesehatan swasta. Bahka tidak semua laboratrium kesehatan milik pemerintah bisa melakukan tes PCR,” tegas Bahrani.
Pada Ahad (5/7), Dinas Kesehatan Kutim merilis terjadi penambahan sebanyak 19 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Seharusnya, data penambahan kasus COVID-19yang dirilis Dinkes Kutim, total sebanyak 20 kasus terkonfirmasi positif, karena merupakan laporan RS PKT tidak memiliki izin mengoperasikan alat PCR COVID-19, sehingga laporan satu kasus terkonfirmasi tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan tidak dilaporkan secara resmi kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim dan Pusat.(SK3)
