Beranda kutim 2 Raperda Menggantung di DPRD Kutim

2 Raperda Menggantung di DPRD Kutim

803
0
Arif Yulanto
SANGATTA,Suara Kutim.com
DPRD Kutim periode 2009-2014, ternyata tak mampu menuntaskan  Raperda Penyertaan Modal  (RPM) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim menjadi Perda. Padahal telah  3 tahun berada ditangan  disampaikan Pemkab Kutim.
Gagalnya RPM  diwujudkan menjadi perda diakui Sekretaris DPRD   Arief Yulianto, bahkan ia dengan tegas menyebutkan sangat sulit . “Hampir pasti salah satu Raperda  yang   gagal untuk disahkan jadi perda adala Raperda Penyertaan Modal,” katanya.
Kepada wartawan, dijelaskan, selain RPM yang belum dibahas, juga Raperda Sekretariat KORPRI Kutim. Bahkan, Arief sudah menyebutkan, kedua Raperda yang sudah lama disampaikan eksekutif bakal menjadi PR anggota DPRD Periode 2014-2019.  “Ada beberapa permasalahan yang membuat dua Raperda ini tertunda untuk disahkan karena beberapa faktor diantaranya Ketua Panitia Khusus  RPM tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kutim, sementara Raperda Korpri, ketua Pansusnya tidak ada di tempat sehingga juga masih menggantung,” jelasnya.
Disebutkan,  jika anggota DPRD Kutim hasil Pemilu 2014  resmi dilantik maka otomatis akan dibahas ulang dengan membentuk Pansus baru. Selain itu juga menunggu penyesuaian dengan aturan baru tentang Susduk . “Sekarang konsentrasi kami masih pada persiapan menjelang pelantikan, pada saat pelantikan nanti  pimpinan sementara tidak boleh melakukan pengesahan produk hukum sampai alat kelengkapan DPRD diparipurnakan,” beber mantan Kadis Perdagangan Kutim ini.

Raperda penyertaan modal  tahun lalu dikembalikan DPRD ke Pemkab Kutim  untuk dilengkapi  dengan alasan karena  dana Rp1,5 miliar sudah di BPR  ditarik kembali, namun hal itu tidak digubris Pemkab sehingga dewan juga tidak mau menyentuh kembali Raperda.(SK-02)
Artikulli paraprakJPU Kesulitan Hadirkan Saksi Kunci
Artikulli tjetërPLN Usahakan Tidak Byar Pet Selama Ramadhan