SANGATTA,Suara Kutim.com
KUA PPAS Kutim tahun anggaran 2015 disepakati tujuh fraksi untuk dibahas bersama dengan TPAD,namun Ketua DPRD Mahyunadi mengharapkan pemkab segera memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dan kritikan yang disampaikan fraksi saat menyampaikan pemadangan umum fraksi, Kamis (9/10).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Sekda Ismunandar serta pejabat lainnya itu, semua fraksi memberikan sejumlah catatan serta harapan kepada pemkab. Bahkan, menjelang penutupan sidang David Rante dari Fraksi Gerindra meminta agar saat pembahasan tidak saja TAPD yang hadir tapi SKPD.
Kemudian Agusriansyah Rahman dari Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (NKS) menyoroti sikap udangan yang dinilai tidal fokus dan kurang mencermati penyampaian pemadangan umum fraksi.
 |
| Anggota DPRD Kutim Mengamati Materi KUA PPAS |
Terhadap kritikan politisi asal PKS ini, Mahyunadi sependapat agar undangan memperhatikan pemaparan fraksi dan tidak membuka forum dalam forum. Namun politikus Partai Golkar ini, juga mengritisi koleganya agar selalu tepat waktu dalam menggelar kegiatan selain itu mengunakan pakaian yang sudah ditetapkan. “Kita anggota dewan juga harus intropeksi, hendaknya setiap acara tepat waktu,” ujar Mahyunadi yang saat memimpin sidang didampingi Alfian Aswad dan Encek UR Firgasih.
Sebelumnya tujuh fraksi secara bergantian menyampaikan pemandangan umumnya yakni Golkar melalui Asti Mazar, kemudian Fraksi Demokrat disampaikan Hason Ali, Fraksi PPP dibacakan Anton Darmawan, FPDI Perjuangan oleh Yusuf T Silambi, kemudian Leny S Anggraini mewakili Fraksi Gerindra, Fraksi NKS oleh Burhanuddin, dan Fraksi NAP oleh Angga Redi Niata.
RAPBD Kutai Timur (Kutim) tahun 2015 diarahkan untuk melanjutkan program pemerintahan dan pembangunan yang sudah ditetapkan, namun penajaman pada tugas – tugas akhir masa jabatan Bupati Isran Noor dan Wabup Ardiansyah Sulaiman.
RAPBD tahun 2015 sendiri diutamakan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta bantuan sosial. Pemkab memprediksi tahun depan pendapatan mencapai Rp2,1 Triliun turun 13,05 % dari APBD 2014 yang mencapai Rp2,4 T.
Sedangkan target penerimaan masih mengandalkan dana perimbangan, sehingga tergantung kebijakan fiskal pada APBN. Dalam nota yang disampaikan ke dewan beberapabulan lalu, disebutkan pengalokasian dana untuk sektor lain diluar pendidikan, kesehatan dan infrastrukur diprogramkan sesuai capaian kinerja dan proporsional.
Dana perimbangan diproyeksikan Rp2,1 T sementara PAD diproyeksi Rp 68,9 M turun 0,15 % sedangkan penerimaan dari sumber lain yang sah diproyeksikan Rp288,5 M juga mengalami penurunan 30,5 %.
Untuk belanja daerah, ditargetkan Rp2,7 T turun Rp568,4 M (17,18%) yakni untuk belanja tidak langsung Rp989,8 M sedangkan langsung belanja Rp949,8 M menjadi Rp989,8 M. Terhadap belanja langsung yang terdiri belanja barang dan jasa serta modal mengalami penurunan 25,78 % yakni Rp1,7 T. Penurunan terjadi akibat menurunnya penerimaan. (SK-03)
