SANGATTA (4/12-2017)
Masalah TK2D Pemkab Kutim tampaknya banyak, selain jumlah yang overkapasitas, isu jual beli Surat Keputusan (SK) Bupati, belakangan muncul kabar tak sedap yakni SK terbit lebih awal sementara pegawai masih menempuh pendidikan, selain itu ada SK siluman sedangkan gaji terus dibayarkan.
Beberapa masalah itu, terungkap menjelang hearing DPRD Kutim dengan Forum Komunikasi (Forkom) Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim, Senin (4/12). Namun, pihak Forkom TK2D tidak mengungkapkan dimana TK2D siluman ini ada, namun mereka punya data valid. “TK2D siluman ini bisa terjadi termasuk yang masih sekolah SK TK2D sudah terbit sehingga tergolong TK2D siluman,” kata Abd Rahman – Sekretaris Forkom TK2D Kutim
Hal senada diungkap sejumlah TK2D lainnya yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran. Menurut, mereka, TK2D yang tidak aktif bahkan baru masuk kerja sementara gaji diterima sejak bulan Januari 2017 merupakan tindakan tidak pantas dilakukan. “Kami sebagi pegawai TK2D tidak terima ada pegawai yang demikian, terlebih jika gajinya tetap diterima tapi tidak aktif melaksanakan tugas dalam waktu berbulan-bulan,” ungkap mereka.
Terhadap TK2D siluman, mereka minta DPRD melakukan monitoring sehingga tidak merugikan Pemkab Kutim. Mereka khawatir, terus meningkatnya jumlah TK2D namun tidak aktif berdampak terhadap TK2D yang sudah lama bekerja. “Sekarang kami – kami ini yang sudah lama bekerja mengalami dampaknya yakni penurunan gaji meski alasannya untuk pembayara iuran keanggotaan BPJS Kesehatan,” ungkap Sugar sebagai Jubir Forkom.
Dalam kacamata Forkom TK2D, Pemkab Kutim silahkan mengangkat TK2D baru namun tidak memberi dampak kepada TK2D yang sudah ada baik dari pengajian, tugas serta hak-hak lainnya. “Kalau Pemkab bersedia menerima TK2D baru, artinya pemkab sudah siap dengan pembiayaannya,” mereka menjelang hearing.(SK2/SK3/SK12)
