Beranda kutim Bansos Mengalir Tak Jelas, Diselamatkan Masih Kecil

Bansos Mengalir Tak Jelas, Diselamatkan Masih Kecil

924
0
Salah satu warga Kutim uang perlu perhatian serius
SANGATTA,Suara Kutim.com
       Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta masih minim dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama  dua tahun yakni tahun 2010 dan 2011.
       Kajari Sangata Didik Farkhan  menyebutkan dana Pemkab Kutim yang barhasil diselamatkan dari kasus penyimpangan dana Bansos masih di bawah Rp2 M diantaranya dari tersangka Irvan Cs sebesar Rp 750 juta kemudian dari SKJ – anggota DPRD Kutim sebesar Rp200 juta, serta Aulia sebesar Rp635 juta.
Dalam audit BPK, pada tahun 2010 dialokasikan dana Bansos sebesar Rp75,9 M namun belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp60,6 M. Kemudian, dalam laporan Itwilkab hingga 10 November 2011 ada Rp47,2 M yang belum dipertanggungjawabkan. “Sampai akhir tahun dua ribu sebelas itu ada dua puluh delapan miliar lebih yang belum dipertanggungjawabkan,” sebutDidik yang dikabarkan bakal dipromosikan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
            Dari uji sampel,  BPK sudah menemukan  sejumlah penerima Bansos tidak jelas alamatnya sehingga tahap awal diketahui Rp1,8 M diduga bermasalah diantaranya   kelompok penerima Bansos di RT 18 dan RT 29 Desa Teluk Lingga dengan nilai total Rp 750 juta.
      Kemudian  di Desa Singa Geweh sebesar Rp 555 juta yang  tidak diketahui keberadaannya serta  kegiatannya. Ada lagi, kelompok penerima di RT 39 dan RT 40 Desa Teluk Lingga sebesar Rp 200 juta juga tidak ditemukan keberadaannya dan kegiatannya.
            Sementara pada tahun 2011, kebocoran APBD Kutim dari Bansos bertambah yakni mencapai  Rp 80,9 miliar. Penyimpangan  bansos ini terindikasi merupakan bansos aspirasi anggota DPRD Kutai Timur. Beberapa sumber menyebutkan, besarnya alokasi Bansos untuk anggota DPRD Kutim bervariasi sesuai kedudukan, bahkan sebuah sumber menyebutkan terenda Rp2 M.
            Untuk menelusuri kemana uang rakyat itu, kejaksaan memangil semua anggota DPRD Kutim tanpa kecuali. “Pemanggilan seluruh anggota DPRD Kutim   untuk diminta keterangan terkait dengan rekomendasi penerima bansos yang mereka keluarkan, meskipun mereka  umumnya mengatakan  tidak pernah membuat rekomendasi,” terang Kajari.
Pada tahun 2011 Pemkab Kutim  merealisasikan   Rp 121 M  dari Rp 122 miliar dana Bansos. Sementara  BPK menduga yang bermasalah dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 80,6 M, kemudian dari  Rp 80,6 M ada daan sebesar  Rp 3,6 M yang disalurkan   tidak sesuai ketentuan. “Coba bandingkan saja, berapa dana yang diragukan dan diduga bermasalah sementara yang baru dikembalikan masih sedikit terakhir baru enam ratus jutaan,” ungkap kajari.(SK-02)

Artikulli paraprakPemkab Turunkan Alokasi Dana Bansos
Artikulli tjetërInsentif Guru Minimal Rp1 Juta Perbulan