Beranda hukum Bayan Dinyatakan Bersalah, Dihukum 7 Tahun Ditambah Rp4,3 M

Bayan Dinyatakan Bersalah, Dihukum 7 Tahun Ditambah Rp4,3 M

1582
0
Tim Satuan Khusus Pemberantasn Korupsi Kejaksaan Negeri Sangatta saat melakukan penggeledahan Dinas Pertanian Kutim terkait dugaan proyek percetakan sawah di Kutim.

SAMARINDA (8/2-2018)
Bayan Yulianta – akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana percetakan sawah di Kutim. Pegawai Dinas Pertanian Kutim ini, akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, selama 7 tahun penjara .
Dalam sidang akhir, majelis hakim yang dipimpin Maskur, menilai Bayan terbukti menyelahagunakan kewenangannya sebagai PPTK sehingga menyebabkan negara rugi sebesar Rp4,3 Miliar. Dalam amar putusannya, Bayan juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rlp4,3 M namun jika tidak bisa dengan hukuman penjara selama 3 tahun.
Majelis hakim, menegaskan, Bayan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 yang telah diubah jadi UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap putusan majelis yang lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri Sangatta ini, Bayan belum menentukan sikap menerima atau tidak. “Saya pikir-pikir,” jelas Bayan, menanggapi putusan majelis hakim.
Seperti diberitak sebelumnya, Bayan sebagai Kasi Produksi Perlindungan Tanaman Pangan Bidang Pertanian Dinas Pertanian, tahun 2014, diangkat juga sebagai Pejabat Pelaksana Terknis Kegiatan (PPTK) percetakan sawah, senilai Rp11 miliar lebih. Namun dari nilai proyek sebesar itu, terdapat kerugian senilai Rp4,3 mliar. Kerugian diakibatkan sebagian sawah tidak tercetak alias fiktif.
Ini terjadi karena Kutim dilandai kemarau, dan untuk membantu petani yang sawahnya kekeringan dibelikan sejumlah alkon dan pipa. Sayangnya, perubahan ini tidak ada dasar hukumnya. “Barang itu ada, karena tidak masuk dalam program, tetap itu dihitung sebagai kerugian,” jelas Bayan sebelum dikenakan tahanan oleh kejaksaan pada Kamis (3/8) tahun lalu.
Berdasarkan audit BPKP Kaltim, ada kerugian Rp4,3 miliar lebih. Namun selama ini, Bayan belum ada mengembalikan atau menyicil kerugian negaranya. Pihak kejaksaan sendiri belum ada melakukan penyitaan harta milik Bayan, sebagai bukti hasil korupsi. Ini tiada lain, mobil yang dipakai diperoleh sebelum kasus terjadi. Demikian dengan rumah yang ditempati selama ini, merupakan warisan. (SK7/SK2)