SANGATTA (15/1-2019)
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar berencana akan bertandang ke Kementrian Kuengan di Jakarta, mempertanyakan terjadi penundaan kurang salur dana pusat ke Pemkab Kutim yang berakibat fatal terhadap kegiatan Pemkab yang sudah dilaksanakan kontraktor, termasuk ADD serta kewajiban lainnya.
Kepada Suara Kutim.com, Ismu berharap bisa bertemu dengan Mentri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat lainnya untuk mengetahui masalah hingga dana kurang salur Pemkab Kutim yang semula dijanjikan Rp918 M berdasarkan PMK Nomor 103 Tahun 2018, tiba-tiba direvisi dengan PMK Nomor 153 Tahun 2018 menjadi Rp200 M. “Revisinya menjelang akhir tahun, sementara nilai kurang salur yang dijanjikan melalui PMK Nomor 103 Tahun 2018 itu menjadi acuan Pemkab dan DPRD Kutim untuk membahas serta mengesahkan APBD Perubahan,” terang Ismu.
Ia menjanjikan di Kementrian Keuangan, akan dibeberkan apa yang terjadi termasuk beban yang ditanggung Pemkab Kutim akibat tidak tepatnya dana kurang salur tahun 2018. “Kalau sudah mengetahui apa yang terjadi, ujar Ismu, diharapkan Kemenku tidak lagi seenaknya melakukan penghentian penyaluran dana yang memang sudah dijanjikan.
Selain meminta perhatian Menkeu, Pemkab Kutim, ujar Ismu, juga akan mendatangi sejumlah kementrian seperti Kementrian Perhubungan dan PU. Kunjungan ke sejumlah kementrian, diharapkan ada proyek yang dikucurkan di Kutim termasuk penyelesain pembangunan pelabuhan laut di Kenyamukan.(SK11)
