Walaupun se Kaltim, ujar Ismu, diketahui semua daerah data laporan serapan progres pembangunan masih rendah, namun perlu dicari tahu. Menurutnya, jika ada masalah yang menghambat proses segera dicarikan solusinya. “Kalau masih dalam tahap pelelangan tolong diinformasikan. Kalau perlu, nanti dibuatkan rapat pengendalian khusus untuk membahas persoalan ini. Sehingga, OPD yang serapannya rendah bisa ditingkatkan lagi, dan anggaran bisa terserap maksimal sampai berakhirnya tahun anggaran,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono membenarkan hingga triwulan dua TA 2017, belanja APBD 2017 mencapai 57 persen yakni belanja tidak langsung mencapai 48 persen dan belanja langsung 61 persen dari anggaran sebesar Rp 2,6 Triliun. “Data ini direkap sesuai yang masuk di Sismontetra Bagian Pembangunan hingga per 30 Juni 2017. Semua laporan masuk dari setiap SKPD (OPD, Red.),” ujar Poniso.(ADV25-Humas Kutim)