 |
| Kasmidi Bulang – Ketua Pansus |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Nota pertanggungjawaban Pemkab Kutai Timur (Kutim) terhadap pengelolaan keuangan APBD TA 2013 diterima DPRD Kutim tanpa catatan, bahkan para wakil rakyat memberikan apresiasi dan berharap kinerja yang ada ditingkatkan.
Pendapat itu dikemukakan Ketua Pansus Kasmidi dalam Rapat Paripurna Ke VIII, Rabu (8/10). Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mahyunadi dan Wakil Ketua Alfian Aswad serta dihadiri Wabup Ardiansyah Sulaiman itu, secara rinci Kasmidi memaparkan hasil pembahasan yang dilakukan antara Pansus dengan Panitia Anggaran Pemkab Kutim.
Sebelumnya kalangan fraksi menilai capaian kinerja Pemkab Kutim tahun 2013 yang tergolong memuaskan. “Kami melihat, pelaksanaan APBD Tahun Dua Ribu Tiga Belas cukup realistis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Kasmidi Bulang ketika menyampaikan pendapat fraksi Golkar, kala itu.
Hal senada juga dilontarkan Surati mewakili Fraksi Demokrat, kemudian Agiel Suwarno (FPDIP), Didik Prabowo Kusumo (Fraksi Gerindra), Arfan (Fraksi NKB) dan Angga Redi Niata dari Fraksi NAP.
Namun saat akan disahkan, persidangan sempat diintrupsi Uce Prasetyo dari FPPP yang menyatakan hingga menjelang pengesahan, ia belum sama sekali mendapatkan lampiran nota penjelasan. Namun, intrupsi Uce dijawab langsung Mahyunadi yang menyatakan lampiran sudah diterima dan diserahkan ke Pansus. “Nanti bisa diminta dengan Pansus, lampiran nota penjelasan itu ada,” terang Mahyunadi.
Berdasarkan keterangan Wabup Ardiansyah Sulaiman mewakili Pemkab, dijelaskan realisasi APBD Kutim tahun 2013 baik dan memuaskan dengan capaian kinerja 98,79 %. Perhitungan itu berdasarkan capaian dari 71 sasaran strategis. Menurut wabup, pelaksanaan pembangunan tahun 2013 tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2015 sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat yang tergambar dalam partisipasi masyarakat.
Ardiansyah menerangkan pendapatan pada tahun 2013 mencapai Rp3,04 T dari target Rp2,93 T. Diterangkan PAD yang semula ditargetkan Rp67 M terhimpun Rp80 M. Dana transfer sebesar Rp2,84 T sementara pendapatan lain mencapai Rp123 M. Dari dana yang didapat, dibelanjakan hanya Rp2,99 T.
Terhadap belanja yang outputnya bersifat non fisik atau habis pakai kurang dari satu tahun mencapai Rp1,57 T dari rencana Rp1,69 T. Sedangkan belanja modal, ditargetkan Rp1,58 T terealisasi Rp1,41 T. “Belanja modal diarahkan untuk peningkatan infrastruktur,” terang Wabup Ardiasnyah seraya menambah untuk belanja tak terduga terealisasi Rp1,9 M dari alokasi Rp3 M.
Realisasi pembiayaan yang dialokasikan Rp374,95 M hingga tutup kas berhasil mencapai target 100 persen, sedangkan pengeluaran dialokasikan Rp24 M terserap Rp23,5 M. “Dari gambaran yang ada, realisasi pendapatan lebih tinggi dari pendapatan, ini menunjukan komitmen pemerintah untuk menggali pendapatan setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan,namun tetap melakukan efisiensi dan efektif dalam penggunaan APBD,” beber orang nomor dua di Pemkab Kutim ini.
Terhadap aset lancar disebutkan sudah mencapai Rp520 M sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan Pemkab sebesar Rp121,94 M yang terdiri utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp311 juta dan utang jangka pendek lainnya Rp9,77 M sedangkan jangka panjang Rp111,86 M. (SK-03)
