DPRD KUTAI TIMUR (Kutim) Senin (18/4) mendapat 
Rombongan yang dipimpin Alif Turiadi, saat tiba di Gedung DPRD kutim diterima Ketua Banleg DPRD Kutimr, Mastur Djalal bersama 23 Anggota DPRD Kutim lainnya. “Kunjungan kerja ini dalam rangka mencari referensi terkait potensi PAD yang bisa digali DPRD Kukar mengingat tahun ini kabupaten tersebut mendapat defisit sekira dari Rp 1,3 triliun,” terang Alif.
Alif Turiadi yang juga Ketua Fraksi Gerindra ingin mencari usaha yang dilakukan Kutim menghadapi defisit anggaran nasional akibat pengurangan DBH dari pusat. Menurutnya, ada kesamaan antara Kutim dengan Kukar yakni sebagai kabupaten yang menyumbang pemasukan ke pusat cukup besar, tetapi hanya mendapat bagian yang kecil. “Beberapa daerah seperti DPRD Bengkalis dan DPRD Bojonegoro sudah dikunjungi dan responnya positif untuk merevisi UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” kata Alif.
Diakui, beberapa daerah punya satu suara untuk memperjuangkan hak pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang hanya 15 persen saja. Diungkapkan Alif, sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 penghasil hanya mendapar 5,6 persen karena harus berbagi ke provinsi serta daerah sekitar daerah penghasil. “APBD Kutim Tahun 2016 kena defisit cukup besar, kondisi ini dirasakan tidak adil,” tandas Alif.
Terpisah ketua Banleg DPRD Kutim Mastur Djalal mengungkapkan apresiasi terhadap anggota komisi II DPRD Kukar yang berkunjung untuk berbagi pendapat soal defisit. Diakuinya defisit nasional itu juga menyerang Kutim hanya nilainya tidak besar yakni Rp 58 miliar dari APBD murni 2015, tetapi itu bisa diatasi dengan melakukan rasionalisasi pada APBD Perubahan 2016. “Tahun ini juga defisit sebesar Rp 380 miliar,” ucapnya.
Disebutkan, rasionalisasi dilakukan dengan melihat skala prioritas dari beberapa sektor misalnya infrastruktur yakni meninjau ulang beberapa proyek yang tidak prioritas ditunda. Selain itu juga melihat bansos dan dana hibah mana yang tidak urgent untuk dikucurkan. “Makanya kami berhasil mengatasi badai defisit tahun lalu karena sinergisitas yang terbangun antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.(ADV23-DPRD Kutim)
