Beranda hukum Fasum Disiapkan Lebih Awal, Warga Setuju Ibukota Muara Ancalong Dipindah

Fasum Disiapkan Lebih Awal, Warga Setuju Ibukota Muara Ancalong Dipindah

0
Rumah warga Desa Kelinjau Ilir yang terancam ambruk akibat tanah terus tergrus air Sungai Kelinjau.

Loading

SANGATTA (23/7-2017)
Sejumlah agar Muara Ancalong setuju jika ibukota Muara Ancalong digeser aatu dipindah, karena selama ini terancam banjir dan abrasi. Menurut warga jika pemindahan hal terbaik, tentu mereka mendukung terlebih jika semua infrastruktur lainnya juga disediakan lebih awal.
Sutoyo seorang guru ada SD 002 Muara Ancalong mengungkapkan jika pemindahan ibukota kecamatan sudah dibarengi dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, listrik dan air bersih, masyarakat akan mendukung.
Hal senada juga dilontarkan Wagimi – Kepala MTs Negeri 1 Muara Ancalong . Ia menyebutkan, fasilitas umum hendaknya lebih kedepankan dalam pemindahan ibukota . “Kondisi Desa Kelinjau Hulu dan Kelinjau Hilir, memang rawan bencana alam baik banjir maupun abrasi atau tanah longsor. Namun, jika pemindahan nantinya tetap pada daerah banjir serta kurang fasilitas umumnya turutama listrik, jalan pendidikan dan air bersih tentu membuat masyarakat enggan ikut pindah,” bebernya.
Sebagai Kepala Sekolah MTs, Wagimin mengaku ragu pasalnya sekolahnya merupakan asset Kementrian Agama , jika pemindahan ibukota tidak termasuk program Pemkab Kutim akan menjadi masalah.
Seperti diwartakan, Desa Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong salah satu daerah rawan bencana di Kutim. Kedua desa, bisa jadi tersapu banjir bandang jika tidak diwaspadai sejak dini. Bupati Ismunandar berniat memindahkan dua desa yang berada di persimpangan sungai ini. “Kalau perlu, ibukotanya dipindahkan ke lokasi yang baru namun aman, karena lokasi yang ada saat ini berbahaya,” ujar Ismunandar belum lama ini.
Ia menyebutkan, pusat Ibukota Kecamatan Muara Ancalong ini kerap banjir yang berujung tanah longsor. Karenanya, melalui Bappeda dan OPD teknis lainnya seperti Lingkungan Hidup, BPBD, Badan Penelitian serta Bagian Pemerintahan untuk melakukan kajian bersama. “Kajian itu bisa dikoordinir Bappeda atau Badan Penelitian,” pesannya.(K-1/SK12)

Artikulli paraprakIsmu Harapkan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Bangun Pabrik Minyak Makan di Kutim
Artikulli tjetërIrawansyah : Terbuka Peluang Berinvestasi Dalam Pengolahan Air Bersih