Beranda hukum Fraksi NAP Minta Munte Ditata, Agar Tidak Kumuh dan Banjir

Fraksi NAP Minta Munte Ditata, Agar Tidak Kumuh dan Banjir

530
0
Herlang - Ketua Fraksi NAP saat menyampaikan naskah pemandangan umum fraksi NAP ke Pimpinan Sidang.

SANGATTA (18/7-2019)

                Masalah kawasan Munte Sangatta Utara yang kini semakin marak dengan bangunan permanen dan semi permanen, diharapkan Fraksi Nurani Amanat Persatuan (NAP) DPRD Kutim ditata Pemkab Kutim sehingga menjadi kawasan yang indah dan nyaman bagi masyarakat.

               Saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi NAP, Rabu (17/7) kemarin, Herlang sebagai Ketua Fraksi NAP yang terdiri Angga Redi Nata, Piter Palinggi, Herlang, Mastur Djalal dan Yosef Udau mengakui apa yang mereka sampai merupakan saran terakhir karena NAP dalam beberapa bulan lagi tidak ada lagi.

                “Kawasan Munte perlu ditata, sehingga menjadi multi efek nasional yang dapat memberi manfaat banyak terutama sesuai amanat UU dan Perda Kutim. Menata dan membebaskan kawasan Munte, bukan harus mengusir warga yang ada tetapi  sebagai sebuah pemikiran yang dapat menjadi segi tiga emas atau kawasan terbuka yang baik. Sayangnya saat ini, karena tidak ada ketegasan pemkab kawasn Munte menjadi   kurang enak dipandang terlebih berada di Jalan Trans Kalimantan,” sebut Herlang.

                Selain itu kerap menjadi kawasan banjir, karena sebagian lahan yang ada sudah berubah alih fungsinya yakni dari kawasan serapan air menjadi pemukiman.

                Fraksi NAP mengingatkan Pemkab Kutim tidak membiarkan asset pemerintah dikuasi atau dikelola  oknum-oknum  yang tak bertanggungjawab dan punya legalitas untuk  memanfaatkan lahan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. “Sangat disayangkan kalau asset pemerintah yang dibeli dengan mahal dari uang rakyat, ternyata tidak terdata menjadi asset daerah yang lambat laun menjadi milik orang perorang dengan berbagai alasan,” terang Herlang.

                Politikus Hanura yang pernah studi banding ke Jakarta terkait pembebasan lahan pemerintah, menyebutkan sistem yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tegas. Namun, di Kutim dalam proses pembebasan lahan pemerintah yang ditempat masyarakat pemkab tetap melakukan tindakan yang tidak merugikan masyarakat. “Kawasan Munte itu penataan sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah seperti tertutupnya drainase, sehingga terjadi banjir jika hujan lebat,” bebernya.(SK4)

Artikulli paraprakBersama UPT Kesehatan, Koramil Wahau Gelar Baksos Kesehatan di Telen
Artikulli tjetërSD 12 Sangatta Utara Kebagian 11 Siswa Baru