Sangatta (27/3-2019)
Dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2018, Selasa (26/3), ada 4 hal yang menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kutim. Keempat hal tersebut adalah masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan anggota Fraksi PDIP, Yusuf T Silambi.
“ada 4 hal yang saya soroti dan menjadi catatan penting dalam LKPJ Bupati Kutim 2018 kali ini. Yakni masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Terkait masalah kesehatan dan pendidikan, Fraksi PDIP menilai jika pada tahun 2018, Pemkab Kutim telah berhasil mencapai target. Salah satu hasil yang memuaskan adalah tingginya angka harapan hidup di tahun 2018. Namun, permasalahan kemiskinan ternyata masih menjadi ganjalan bagi Pemkab Kutim.
“dari laporan yang disampaikan, bahwa angka kemiskinan di Kutim ternyata masih tinggi dan cukup dominan di dalam kehidupan bermasyarakat di Kutim. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 lalu cukup signifikan bagus dan patut kita syukuri bersama,” ujar Yusuf.
Lanjutnya, dari empat pin yang disoroti tersebut, Fraksi PDIP menilai masih ada harapan bagi Pemkab Kutim terutama di tahun 2019 ini untuk melakukan langkah perbaikan dan efisiensi pembiayaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa semakin bagus.
“Pemkab Kutim juga harus lebih memperhatikan terkait perbaikan kesejahteraan khususnya bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim serta kontaktor yang terbayarkan pekerjaannya. Salah satu cara melakukan efisiensi adalah dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial yang hanya memboroskan keuangan, termasuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak. Sehingga target Fokus dan Tuntas, benar-benar bisa terpenuhi,” ujarnya.(ADV-DPRD KUTIM)
