Beranda hukum Giliran Isran Noor Bakal Berurusan Dengan Polisi

Giliran Isran Noor Bakal Berurusan Dengan Polisi

2088
0
Marjaki (kiri) -warga Sangatta Utara ketika berada di Bareskrim Polri.

SANGATTA (5/1-2017)
Setelah Syahrie Jaang dan Rizal Efendi berurusan dengan kepolisian, tampaknya dalam waktu tidak lama lagi giliran Isran Noor – mantan Bupati Kutim. Isran sebagai Bupati Kutim belum lama ini dilaporkan Marjaki warga Jalam HM Munthe Gang III Kelurahan Teluk Lingga Sangatta Utara.

Laporan Marjaki di Bareskrim Polri
Kepada sejumlah wartawan di Kantin Pemkab Kutim, ia menyebutkan laporannya ke Mabes Polri karena Isran Noor ikut mencegalnya menjadi anggota DPRD Kutim. “Kini aku yang kembali mengadukan Isran,” kata pria kelahiran Banjarmasin 5 Mei 1970 ini.
Marjaki melaporkan Isran Noor ke Mabes Polri, Rabu (13/12 – 2017) lalu dengan tudingan penyalahgunaan wewenang. Laporan yang disampaikan ke Bareskrim Polri ini, diterima Ipda Yadino tercatat dengan laporan polisi Nomor LPP/1377/XII/2017/Bereskrim tanggal 13 Desember 2017.
Dalam laporannya, Marjaki menyebutkan tindakan Isran Noor melakukan penyalahgunaan wewenang terjadi di Kantor Bupati Kutai Timur tanggal 6 November 2013.
Meski telah melaporkan Isran Noor ke Mabes Polri, namun Marjaki enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah ada kaitannya dengan majunya Isran sebagai kandidat Gubernur Kaltim.
Meski demikian, ia membenarkan laporannya ke Bareskrim Polri buntut ia tak jadi dilantik sebagai anggota DPRD Kutim, sehingga ia menggugat Ketua DPRD Kutim kala itu dijabat Alfian Aswad.
Dalam gugatanya, Marjaki bersama Suliansyah menggugat pimpinan DPRD Kutim periode 2009-2014 sebesar Rp80,5 M karena tidak memproses pelantikan mereka melalui PAW. Sebagai Kader Partai Kedaulatan, Marjaki dan Suliansyah akan menggantikan Yulianus Palangiran yang pindah ke Partai Demokrat, serta Mastur Jalal yang pindah ke Partai Hanura.
Dalam gugatan, Marjaki dan Suliansyah menerangkan kerugian materil seperti membeli jas senilai Rp5 juta, biaya syukuran Rp25 juta, biaya jasa penasehat hukum (PH) mencapai Rp50 juta, biaya akomodasi dan transpor PH Rp25 juta, serta perhitungan gaji dan tunjangan selama 9 bulan dikali dengan Rp 18 juta. Sedangkan kerugian inmateril, keduanya menuntut ganti rugi masing-masing senilai Rp40 miliar sehingga kerugian semuanya Rp80,5 M. (SK2/SK3/SK12)

Artikulli paraprakSebelum Dibantai, Ema dan Mul Sempat Jalan-Jalan Sore Dengan Mesra
Artikulli tjetërSimpan 9 Poket Sabu, Montir Motor Bakal Dihukum Rp1 M