Beranda ekonomi Hasil Demo Petani Sawit Belum Memuaskan, Petani Sawit Mandiri Masih Merugi

Hasil Demo Petani Sawit Belum Memuaskan, Petani Sawit Mandiri Masih Merugi

686
0

Sangatta (25/3-2019)

Demo ratusan petani sawit mandiri beberapa waktu lalu, ternyata tidak membuahkan hasil signifikan. Pasalnya, hingga kini para petani sawit mandiri mengaku masih saja merugi. Meskipun ada kenaikan harga tandan buah segar (TBS), namun bagi petani sawit mandiri yang tidak tergabung dalam wadah koperasi, kenaika harga TBS tersebut tidak memberikan dampak apapun kepada mereka. Alhasil, tetap saja banyak petani  yang memilih tidak memanen sawit mereka, agar tidak menambah kerugian. Demikian diungkapkan anggota DPRD Kutim, Arfan.  

Arfan – Anggota DPRD Kutim

“Waktu petani demo, beberapa perusahan akhirnya ada menaikan harga TBS, dari Rp400 – Rp500 ke Rp900 namun, itupun tidak bisa menutupi biaya produksi,” katanya.

Lanjutnya, ada juga perusahan yang menerima  harga Rp1300, sama dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi. Hanya saja, persyaratan yang ditetapkan pihak perusahaan cukup ketat dan dianggap memberatkan petani. Diantara syarat yang diajukan perusahaan, harus ada kepastian kalau TBS tersebut dipetik dari lahan yang memang berada di lahan dengan status areal penggunaan lain (APL), bukan hutan lindung dan hutan konservasi.

“Syarat yang disodorkan perusahaan cukup berat. Buah hasil panen harus dari lahan yang statusnya jelas, bukan hutan lindung atau konservasi. Sementara banyak petani kita, terutama yang ada di Sangatta Selatan atau Teluk Pandan, lahan mereka adalah TNK (Taman Nasional Kutai) atau hutan lindung. Belum lagi jangka waktu pemetikan hingga ke pabrik, tidak boleh lebih dari 24 jam. TBS yang belum matang juga tidak bisa diterima. Akhirnya tidak ada petani yang mau jual ke sana,” ujar Arfan.

Akibat banyaknya persyaratan yang diberikan, penampung atau tengkulak merasa rugi. Sebab, jika ada 8 ton TBS yang dikirim, bisa dikembalikan 2 ton, sehingga  ruginya lebih parah. “jadi kalau sapu rata harga Rp900, ada yang berikan Rp1300, tapi syaranya sangat ketat, makanya merugikan. Karena itu, banyak petani sawit saat ini, yang masih tetap tidak mau panen, agar tidak menambah  kerugian,” katanya. Dikatakan, solusi yang mungkin bisa dilakukan dengan mendirikan pabrik CPO mini. Sebab, jika membangun pabrik besar, ada aturan bahwa dilarang membangun pabrik tanpa ada kebun.  Selain itu, biaya mendirikan pabrik CPO mini, tidak memerlukan modal besar.(ADV- DPRD KUTIM)

Artikulli paraprakBaharudin : Wajib Retribusi TPI Boleh Ajukan Keberatan
Artikulli tjetërPejabat Kutim Rendah Sampaikan LHKPN ke KPK